MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Unjukrasa Mahasiswa Politeknik Malinau masih berlanjut dengan rencana aksi besar-besaran dengan mengajak masyarakat luar. Unjukrasa ini berlanjut sejak dua minggu yang lalu.
Para pendemo merasa tidak puas dengan apa yang sudah dijelaskan terkait akreditasi yang masih dalam proses, termasuk tuntutan transparansi keuangan poltek. Belakangan pendemo meminta secara paksa agar direktur mundur dari jabatannya.
Mendengar hal ini Kasat Pol PP mengerahkan pasukan untuk menetralitaskan areal poltek, Kamis (7/8.
Ini merupakan tanggung jawab moral kami, karena ini merupakan aset daerah. Poltek ini aset daerah, aset ini milik masyarakat dan Pemerintah Malinau, Jelas Kasat Pol PP Kabupaten Malinau Marson Langup, SH, M. MP.
“Ini tidak bisa dibiarkan, kondisi ini bisa dipakai orang untuk kepentingan lain apalagi ini tahun politik, sehingga kami berhak untuk menjaga. Bayangkan demo ini sudah berjalan dua minggu, bahkan mereka sudah menyegel ruang direktur dan yayasan. Namun penyegelan sudah kami buka.
“begitu mendengar penyegelan ruang direktur yang di lakukan sejak tanggal 21 saya langsung perintahkan anggota buka segel atau palang yang mereka paku dipintu direktur, ini bisa merusak aset”.
Kalau saja menuntut masalah akreditasi dan transparansi itu juga kan sudah mendapat penjelasan dari pihak Poltek dan Yayasan. Bahwa akreditasi sedang dalam proses.
Aksi demo berhasil di giring ke pol pp, dan di berikan penjelasan serta pencerahan dari kasat pol pp.
Semestinya ada permasalahan di lingkungan poltek itu di tempuh musyawarah melalui BEM. Untuk apa ada BEM, saya minta kepada adik adik mahasiswa, mari kita berpikir dengan jernih, lanjut Marson.
Mewakili pemerintah, saya minta dan berkomitmen jangan sampai ada yang mengganggu dan merusak poltek itu. Karena poltek itu milik masyarakat dan pemerintah.
Hasil pertemuan dengan pol pp bahwa mahasiswa meminta untuk di fasilitasi ke pembina yaitu Bupati Malinau. Dan Kasat Pol PP siap memfasilitasi pertemuan tersebut.
Belakangan mahasiswa meminta pembenahan fasilitas poltek, termasuk akses jalan masuk dan bangunannya, karena fasilitas itu juga merupakan bagian dari persyaratan akreditasi timpal Johan salah satu mahasiswa poltek. Dan untuk itu Kasat Pol PP siap memfasilitasi.
Namun sebelum bubar kepada mahasiswa saya minta jangan ada aksi lagi, sebelum pertemuan dengan pembina, mahasiswa diminta buat susunan apa yang menjadi tuntutan mereka. (ezi/sk).
