DPRD Malinau 3 Tahun Berturut – Turut Menyampaikan LHKPN Secara Penuh 100%

MALINAU, SWARAKALTARA.COM – DPRD Kabupaten Malinau 3 tahun berturut – turut menyampaikan LHKPN secara penuh 100% disamping itu untuk kaltara tahun 2019 DPRD Kabupaten Bulungan juga 100% dalam penyampaiannya.

Sebagaimana tertulis dalam UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka para penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu, yaitu sebagai penyelenggara negara.

Tujuan dari pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Pemeriksaan itu sendiri disampaikan kepada KPK dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang terbebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.

Dan di Provinsi Kalimantara Utara LHKPN oleh DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantara Utara berdasarkan hasil penyampaian LHKPN, hanya DPRD Kabupaten Malinau dan DPRD Kabupaten Bulungan yang telah 100% menyampaikan LHKPN nya, sementara DPRD Provinsi 56%, DPRD Kota Tarakan 26%, DPRD Kabupaten Nunukan 42%, dan DPRD Kabupaten Tanah Tidung 25%. Dan secara keseluruhan untuk Kalimantan Utara hanya 58% yang telah menyampaikan LHKPN nya.

Wempi W. Mawa, SE menyebutkan bahwa untuk DPRD Kabupaten Malinau ini merupakan 3 tahun berturut – turut menyampaikan LHKPN secara penuh 100%, ” Itu bentuk kewajiban moral pejabat publik,walau pun masih ada yang di dorong-dorong terus sebagian agar selalu taat melapor.” terang ketua DPRD Kabupaten Malinau tersebut. (red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NONE