Hadapi Korporasi, Pengelola PS Konsolidasi Bangun Kekuatan

JAKARTA, SWARAKALTARA.COM – Menghadapi aktor- aktor yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik seperti korporasi, puluhan pengelola perhutanan sosial dari 17 provinsi di Indonesia mengikuti Pertemuan Nasional Pengelola Perhutanan Sosial dan Pembentukan Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial.

Kegiatan yang berlangsung di Wisma YTKI, Jakarta sejak Senin (25/11/2019) hingga Jumat (29/11/2019) mendatang ini diikuti sebanyak 76 peserta. Pada kegiatan yang digagas Walhi Nasional tersebut, Kalimantan Utara yang didampingi Perkumpulan Lintas Hijau Kalimantan Utara mengirimkan pengelola perhutanan sosial yang diwakili Lembaga Pengelola Hutan Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, masyarakat hukum adat Kekayap, Kecamatan Sebuku dan Gabungan Kelompok Tani Maunjung Tangkalon, Tujung, Kecamatan Sembakung.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati, saat membuka kegiatan dimaksud, Selasa (26/11/2019) menyatakan, perjuangan terus dilakukan untuk menuntut hak masyarakat terhadap akses kelola pada hutan dan sumber daya alam. Sebab selama ini masyarakat seringkali dikriminalisasi karena dianggap illegal berada di dalam kawasan hutan.

Perhutanan sosial, kata dia, merupakan salah satu cara perjuangan dimaksud. Setelah mendapatkan akses kelola di dalam kawasan hutan, tentu perlu mengonsolidasikan para pengelola dari berbagai daerah di Indonesia.

Nur Hidayati berpendapat, konsolidasi penting dilakukan karena untuk mendapatkan akses kelola hutan dan sumber daya alam, “Kita juga menghadapi aktor- aktor lain yang memiliki kekuatan kekuatan politik dan ekonomi seperti korporasi. Yang saat ini sudah mendapatkan keistimewaan dari negara untuk mendapatkan akses lebih luas terhadap tanah, terhadap hutan terhadap sumber daya lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, kelompok masyarakat yang sudah memulai perjuangan untuk pengakuan terhadap hak kelola, penting untuk bersatu.

“Penting bagi kita berkonsolidasi dan membangun kekuatan,” ujarnya menegaskan.

Dengan begitu masyarakat memiliki daya tawar dihadapan pemerintah, sehingga pemerintah bisa menjalankan fungsinya  dengan benar, memfasilitasi dan memberikan hak-hak masyarakat secara penuh.

Kedepan, kata dia, akan ada kerjasama yang erat diantara kelompok masyarakat untuk mendorong pengakuan yang lebih luas lagi. (red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NONE