Fraksi Demokrat Sampaikan Poin Penting Dalam penyampain Pandangan Umum Terhadap Nota Pengantar 4 Raperda Provinsi Kalmantan Utara
KALTARA, SWARAKALTARA.COM – Fraksi Demokrat sampaikan 3 Poin penting terkait pelayanan ambulan udara, kesehatan dan pendidikan di Kaltara. hal ini disampaikan Dalam penyampain Pandangan Umum Terhadap Nota Pengantar 4 Raperda Provinsi Kalmantan Utara pada Rapat Paripurna ke – 2 Masa Persidangan I Tahun 2020, Selasa (28/1) di Gedung DPRD Prov Kaltara.
4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prov Kaltara antara lain Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2024, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang perlindungan perempuan dan anak.
Sekretaris Fraksi Demokrat Hendri Tuwi, SE, M.Si lewat rilisnya mengatakan, yang perlu diperhatikan adalah kesiapan fasilitas dan prasarana pendukung lainnya misalnya Jalan yang layak digunakan, kebutuhan sumber pasokan Listrik yang baik, Jaringan Telkomunikasi serta kesiapan Pelabuhan yang nantinya menjadi pintu keluar masuknya pengiriman bahan baku/pemasaran produksi baik ekspor maupun impor.
Pemerintah melakukan pengendalian harga tanah di beberapa zona penting melalui reformulasi (menyusun ulang nilai harga jual) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 3 tahun sekali melakukan evaluasi dan penetapan nilai baru sehingga harga tanah memiliki harga standar dan dengan penentuan NJOP tersebut dapat mengendalikan harga tanah dibeberapa wilayah yang terus naik dan setiap penjual tidak lagi dapat menjual dengan nilai jual sesuka hati.
Lanjut, ada tiga sub sistem penting yang harus dimasukkan dalam Raperda agar dapat diimplementasikan dengan baik, yakni sub sistem kesejahteraan sosial, sub sistem peradilan pidana anak, dan sub sistem perubahan perilaku, sehingga mencakup tindakan pencegahan.
Selanjutnya kata dia, Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Utara juga memberikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian serius Pemprov Kaltara, yaitu soal pelayanan ambulan udara, kesehatan dan pendidikan demi segenap masyarakat kaltara terlebih lagi masyarakat pedalaman perbatasan.
Kesehatan, Terkait pelayanan Ambulans Udara Provinsi agar dimaksimalkan sosialisasinya, karena tidak banyak warga yang mengetahui fasilitas ini padahal sangat membantu keluarga pasien rujukan darurat, contohnya Kabupaten Malinau dan Nunukan yang telah menjalankan program ini dan sudah bekerja sama dengan maskapai penerbangan MAF (Mission Aviation Fellowship). Dengan metode informasi berjenjang dari Gereja ke Kepala Puskesmas lalu laporan akan diteruskan kepada Dinas Kesehatan. Diharapkan juga program tersebut dapat membantu masyarakat dengan program tambahan yaitu terhadap pengangkutan Jenazah bagi pasien rujukan yang tidak dapat tertolong lagi, karena biayanya pengangkutan Jenazah lebih mahal dibandingkan membawa pasien rujukan dan pasti memberatkan keluarga yang sedang berduka, ujarnya.
Tentunya, Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemprov Kaltaa dapat mendukung dan mempercepat penggunaan Rumah Sakit Pratama yang ada di Krayan, lebih kurang 3 tahun berdiri sampai sekarang belum dimanfaatkan karena tidak adanya fasilitas, dengan pengadaan fasilitas-fasilitas dasar maka jumlah pasien rujukan ke RSUD Tarakan, RSUD Nunukan akan berkurang dan mencegah adanya pasien rujukan yang meninggal dikarenakan tidak adanya jadwal penerbangan atau mahalnya biaya yang harus disiapkan oleh keluarga Pasien.
Selanjutnya terhadap sekolah-sekolah di pedalaman dan perbatasan baik Negeri maupun swasta kiranya juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Prov Kaltara untuk peningkatan dan pengadaan fasilitas ruang belajar, fasilitas belajar mengajar seperti bantuan buku-buku serta pengadaan alat-alat praktek pada laboratorium sekolah.
Fraksi Partai Demokrat juga meminta kapada Pemprov Katara dalam hal ini Dinas Pendidikan agar segera membuka peluang dan mendirikan sekolah sekolah di daerah-daerah yang belum tersentuh dengan Pendidikan sepert, contoh di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Desa Ujang persisnya di Kampung Semeriot wilayah tersebut di diami suku Punan Lunang kebutuhan pendidikan Dasar (SD) dan di Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Induk Lumbis Ogong, secara geografis akses ke kecamatan ini sangat jauh dan penuh resiko, jika saja SMA didirikan di Kecamatan Lumbis Hulu itu akan sangat membantu warga yang ada di sana untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) “bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. (red).
