NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Terpuruknya kondisi keuangan Program Studi Diluar Domisili (PDD) Politekhnik Negeri Nunukan Kalimantan Utara, memunculkan kebijakan perampingan serta pengurangan tenaga dosen dan staf yang merebak menjadi sebuah kontroversi dan kekhawatiran akan nasib mahasiswa dan keberlangsungan PDD Politekhnik Nunukan yang hingga kini masih menginduk ke Politekhnik Negeri Samarinda Kalimantan Timur.
Sejauh ini ada sekitar 3 dosen tetap kontrak dari 18 tenaga dosen yang ada, mereka tak diperpanjang masa kerjanya pasca berakhir di 31 Desember 2019 lalu.
“Kalau staf memang mayoritas kita istirahatkan dulu, dosen ada 3 yang tak kita perpanjang kontrak mengajarnya, karena kondisi keuangan Poltek memang tidak memungkinkan,”ujar Kepala PDD Politekhnik Nunukan Arkas Viddy PHd, Rabu (22/01/2020).
Kebijakan ini memantik protes yang berujung pada permintaan hearing, para dosen dan staf meminta DPRD Nunukan memediasi persoalan ini hingga ada penjelasan memuaskan.
Ada beberapa poin yang disuarakan dalam surat yang ditujukan kepada DPRD Nunukan, pertama terkait pengurangan dosen dan staf pada tahun anggaran 2020/2021, kedua terkait PHK (bahasa dalam surat dimaksud) sepihak oleh management Poltek Nunukan, penjelasan mengenai keterlambatan pembayaran gaji honor pengajaran dosen dan percepatan proses kemandirian yang tak jelas hingga kini.
“Saya disekolahkan dengan dana hibah APBD Nunukan, tahun 2015 saya sekolah, kembali ke Poltek akhir 2018, wajar dong saya menuntut SK pengangkatan dosen tetap, saya diberi jawaban yang terus diulur, katanya Januari 2019, saya tanyakan lagi dijawab Juni, saya tagih katanya September, saya perjelas lagi dijawab Oktober sampai akhirnya saya dapat SK tapi tak tertera, itu kan diteruskan ke Polnes, disana tercecer sampai akhirnya saya diminta tanda tangan ulang, tapi Desember 2019 saya dikirim screen shot foto surat pemberhentian,”tutur salah satu dosen kontrak Ekasisca Contesa menuturkan kekecewaannya.
Perlakuan tersebut dikatakan Eka adalah sebuah hal tak patut yang dilakukan institusi pendidikan, terlebih hak dia mengajar selama sekitar 3 bulan belakangan belum terbayar, sebuah masalah yang juga dikeluhkan beberapa dosen lain.
Mengomentari ketidak puasan dosen yang tak diperpanjang masa kontraknya, Arkas Viddy mengatakan, kondisi paceklik keuangan PDD Poltek tak hanya terjadi di Nunukan, namun di sekitar 60 lembaga PDD Poltek tanah air, belum lagi persoalan dana hibah APBN yang telah berhenti setahun terakhir, menjadikan Poltek tak bisa leluasa karena uang kas benar-benar terkuras habis.
“Kita rapatkan kondisi ini, saya minta para dosen memberi solusi, saya juga bawa ini Polnes Samarinda, ada beberapa opsi yang dihasilkan, apakah merasionalisasi SDM Poltek atau menutup Poltek yang bukan saja mencoreng nama Pemkab Nunukan tapi menciptakan gejolak dengan berhentinya proses belajar mengajar dan tentu berimbas demo dari 500 mahasiswa kita dan orang tuanya,”Jelas Arkas.
Dikatakan, Kebijakan merumahkan sementara staf PDD Poltek Nunukan dan sejumlah dosen yang habis masa kontrak mengajarnya adalah rekomendasi dari Polnes Samarinda.
Adapun berbicara mengenai anggaran hibah APBN dan APBD bagi PDD Poltek Nunukan yang masing-masing Rp.1 miliar per tahun, Arkas mengatakan jumlah tersebut jauh dari kata cukup, anggaran Rp.1 miliar hanya cukup untuk 6 bulan gaji pokok saja, belum lagi honor pengajaran dosen sebesar Rp.900 juta ditambah operasional dan anggaran belanja yang memang membuat kas Poltek sama sekali kosong.
“Solusi paling logis adalah merasionalisasi SDM Poltek, itu menyelamatkan mahasiswa untuk tetap belajar, sambil kita mengurus kemandiriannya, jadi kita masih berjuang dengan kondisi ini, kalau ditanya kapan pembayaran honor dan penyelesaian masalah lain,jawabannya menunggu sampai keuangan PDD Poltek Nunukan stabil,”kata Arkas. (KU).
