Reses I, Hendri Tuwi Terima Keluhan dan Aspirasi Warga Malinau Kota

MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) ke 1 tahun 2020, berbagai keluhan sekaligus aspirasi yang disampaikan warga malinau kota diserap, dijadikan bahan sekaligus ditampung selanjutnya diusulkan ke Pemerintah Provinsi Kaltara.

Foto, Hendri Tuwi, SE, M.Si bersama Warga pada Reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) ke 1 tahun 2020

Hendri Tuwi, SE, M.Si yang merupakan Anggota DPRD Prov Kaltara dari Komisi IV menerima berbagai keluhan terkait Pendidikan, Pariwisata dan Pertanian, pada pelaksanaan Reses I di Kabupaten Malinau.

Reses dilaksanakan bertempat di kediaman Ketua RT 5 Desa Malinau kota, Jum’at (7/2), yang dihadiri beberapa Ketua RT dan warga Desa Malinau kota.

Legislator Partai Demokrat ini diminta bagaimana membantu kesulitan warga salah satunya Hermansyah seorang tenaga kependidikan (Tenaga Administrasi) di sekolah yang sudah bekerja selama 15 tahun sebagai honor, meminta bagaimana bisa diangkat menjadi PNS, sementara untuk mengikuti tes lagi sudah tidak mungkin, termasuk bantuan dari provinsi yang tidak menyentuh kepada tenaga kependidikan atau tenaga administrasi.

“ada sekian banyak tenaga honorer yang tidak bisa lagi diangkat ataupun diputihkan, namun ada regulasi rencana pemerintah pusat sistim rekrutmen ataupun status pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja), ini boleh dikatakan jenjang karirnya kurang lebih dengan ASN ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS)”.

Selain itu kata dia, terkait tenaga kependidikan atau tenaga administrasi, ini menjadi PR buat saya bahwa ada bantuan dari provinsi yang tidak menyentuh kepada honor tenaga administrasi sekolah atau TU, sementara honor guru dapat, terima kasih atas pertanyaan dan sekaligus informasi buat saya, ujar Hendri Tuwi.

Selain itu lanjut dia, bidang pertanian dan bidang pariwisata pun menjadi aspirasi warga, yang mana lahan siring seluwing yang menjadi potensi wisata bagi warga malinau kota sampai saat ini masih menjadi kewenangan provinsi sehingga warga atau kabupaten masih terkendala untuk mengelolanya, ini juga baru saya tahu, dan menjadi catatan khusus saya ujarnya.

Catatan saya, tentunya setiap aspirasi ini dijadikan usulan, musyawarah pembangunan baik mulai dari RT, Desa, Kecamatan dan seterusnya, bahkan sampai di provinsi yang akan kami bawa juga dalam pembahasan di tingkat provinsi. (red).

swarakaltara.com portal media online kaltara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *