Sidak Kampus Poltek, DPRD Nunukan Gebrak Meja Ini Alasannya

Nunukan

NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Menindak lanjuti keluhan masyarakat dan pemberitaan viral terkait kondisi carut marut Kampus PDD Politekhnik Nunukan Kalimantan Utara sekaligus mencoba menyelamatkan eksistensi kampus, DPRD Nunukan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), Senin (03/02/2020).

Banyak persoalan dipertanyakan dalam forum yang dihadiri para legiator Nunukan masing-masing H.Irwan Sabri wakil ketua I DPRD Nunukan, Gat Khaleb dari fraksi Demokrat, Andre Pratama dari Partai Bulan Bintang, Andi Krislina, Adama dan Inah Anggraeni dari fraksi PKS, Hamsing, Hj.Nikmah dan Ahmad Triyadi dari Fraksi Hanura serta Welson dari partai Golongan Karya. Mereka disambut managemen PDD Poltek Ketua Prodi Administrasi bisnis dan PPHP, para dosen juga koordinator administrasi keuangan dan kepegawaian Silfirazt Dwi Marida.

“Yang kita pertanyakan persoalan transparansi anggaran hibah, kebijakan kampus dalam pemberhentian investasi pendidikan dosen yang disekolahkan, serta alasan penundaan hearing oleh pihak Kampus,”ujar Irwan Sabri memimpin jalannya Sidak.

Penjelasan pihak kampus diwakili Ketua Prodi Administrasi bisnis dan PPHP Basran memberi jawaban bahwa kondisi kampus tengah kesulitan keuangan karena anggaran hibah jauh dari kata cukup, demikian pula terkait tak adanya kebijakan kampus mempertahankan dosen yang telah disekolahkan berhubungan erat dengan anggaran.

“Anggaran hibah APBN itu Rp.1 miliar, dari Pemkab Nunukan tahun 2020 akan memberikan Rp.1 miliar, jumlah itu tidak cukup untuk menggaji tenaga dosen dan staf, untuk alasan inilah pengurangan dosen dan staf menjadi solusi yang bisa dilakukan,”jelasnya.

Alasan inipun diamini oleh koordinator administrasi keuangan dan kepegawaian PDD Poltek Nunukan Silfirazt Dwi Marida, anggaran hibah menurun sejak 2015, saat itu anggaran hibah yang diterima masih di angka Rp.5 miliar, tahun 2016 menurun Rp.4 miliar dan seterusnya kian berkurang sampai 2020 anggaran hibah di nominal Rp.2 miliar.

Ada 19 dosen dan sekitar 26 staff di kampus yang berada di bawah Polytekhnik Negeri Samarinda Kaltim ini, dimana untuk penggajian dosen menghabiskan Rp.956 juta/tahun atau Rp.2,4 juta setiap bulan untuk 1 dosen.

“Mahasiswa Poltek ada sekitar 456 orang, penbayaran SPP Rp.1.250.000 perbulan mereka juga sering nunggak dan cicil, itu satu alasan juga mengapa pengelolaan keuangan kita kurang maksimal,”kata Firazt.

Pembahasan dalam Sidak ini sebenarnya bakal menjadi materi dalam agenda hearing yang terus saja ditunda waktunya dengan alasan yang dibuat-buat pihak Poltek, sampai akhirnya datang surat dewan adat dayak yang meminta management Poltek hadir memberikan penjelasan atas anak daerah yang dihentikan kontraknya dengan alasan defisit anggaran, dimana saat itu managemen Poltek lengkap beserta ketua PDD Poltek Nunukan Arkaz Viddy menemui dewan adat.

Adanya kesenjangan dan perbedaan perlakuan PDD Poltek kemudian dipertanyakan anggota DPRD Nunukan dapil Krayan Welson, ia merasa Poltek mendiskreditkan lembaga DPRD karena tak mengindahkan undangan DPRD dengan alasan dibuat-buat.

“Sebagai wakil rakyat kami tersinggung, kami kecewa hearing ditunda, kalian tidak transparan, orang daerah kalian singkirkan apa kalian merasa lebih hebat? saya tunggu hearing, saya keluar dari forum ini, saya muak dengar ini semua,” teriak Welson sembari terus menggebrak meja dan meninggalkan forum diskusi.

Tindakan Welson didasari indikasi gelagat tidak benar yang seakan ditutupi pihak Poltek, penolakan Poltek dengan terus menunda hearing dianggap tindakan meremehkan DPRD, dan memandang sebelah mata DPRD padahal Poltek mengelola dana hibah dari Pemkab yang seharusnya pertanggung jawabannya juga sampai ke DPRD Nunukan.

“Berapa kali kita undang gak mau hadir, kalau dewan adat dia datang, apa maksudnya? saya gak terima DPRD dibuat begini, kalau perlu buang direkturnya,”tegas Welson.

Akhir dari Sidak, sebagaimana diuraikan wakil ketua DPRD Nunukan Irwan Sabri, Poltek harus memberikan transparansi dengan detail laporan pertanggung jawaban dana hibah, terlalu banyak kebijakan kampus yang menjadi sorotan dan semua itu harus dijawab dalam agenda hearing oleh ketua PDD Poltek Nunukan Arkaz Viddy.

“Kita butuh audit, kami mau ini dijelaskan gamblang, ini menyangkut dunia pendidikan Nunukan, tentang masa depan mahasiswa Nunukan, jangan main-main dengan pendidikan, kita nantikan penjelasan semua itu di hearing,”katanya.(KU).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *