Gakkum, Lockdown, dan PDP di Prescon Perdana Satgas Covid-19 Nunukan

Nunukan

NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nunukan segera dilengkapi dengan unit Penegak Hukum (GAKKUM) sebagai kontrol dan advokasi dalam tindak tanduk dan realisasi anggaran yang dikeluarkan semasa upaya blokade corona virus.

Ini dikatakan Sekretaris Daerah Nunukan Serfianus yang sementara menjabat ketua Gugus Tugas Covid-19.

“Di satuan gugus tugas yang baru kita dilengkapi Gakkum, sebagai kontrol kita, jadi hati-hati buat yang suka menebar kabar hoaks,”ujarnya dalam prescon di Posko Covid-19 Nunukan, Senin (30/03/2020).

Saat ini, yang paling dibutuhkan adalah elaborasi, sinergitas semua elemen, bersama bergerak melawan corona, Serfianus mengatakan, siapapun yang melakukan apa sepanjang untuk melawan virus Pemkab Nunukan memberikan apresiasi.

Sebaliknya, apabila ada yang memanfaatkan kesimpang siuran informasi dan memelintir fakta, Serfianus menegaskan paling membenci aksi demikian dan tentu nanti akan berhadapan dengan Gakkum.

“Jadi setelah ada Gakkum, tentu ada tindakan bagi yang seperti itu,”lanjutnya.

Ia juga mengatakan Pemkab Nunukan tak bisa melakukan tindakan lockdown karena hal itu berarti membatasi betul suatu wilayah atau daerah dan itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan.

Pemerintah perlu menjaga aktivitas ekonomi dengan tetap mengimbau masyarakat menjaga jarak sosial. Hal ini lantaran masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan penghasilan dari upah harian yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

“Terlebih karantina wilayah atau lockdown itu kewenangannya di pusat, kita coba lokalisir dulu, dan kita fokuskan pengawasan di titik-titik khususnya pelabuhan tradisional yang telah kami petakan,”katanya lagi.

Pemkab Nunukan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menutup sejumlah jalur transportasi pelabuhan rakyat, dan difokuskan di beberapa pelabuhan tradisional yang telah dijaga satgas Covid-19.

Saat ini ada 15 titik di kabupaten Nunukan yang telah disepakati sebagai upaya proteksi dini menangkal corona.

Di Kecamatan Nunukan masing-masing, pelabuhan Liem Hie Djung, Tunon Taka, Bandara, Sei Bolong dan pelabuhan Sei Jepun.

Di Sebatik ada 3 pelabuhan, masing-masing pelabuhan pangkalan Aji Kuning, pelabuhan Sei Pancang dan pelabuhan Feri Liang Bunyu.

Di Kecamatan Lumbis ada pelabuhan Labang, Lumbis Hulu dan Lumbis Pensiangan.

Di kecamatan Krayan Bandara Long Midang.

Kecamatan Sembakung yaitu pelabuhan Sembakung dan pos darat desa Atap.

“Semua puskesmas kita laksanakan deteksi dini, kita menampung laporan masyarakat saat ada orang dari daerah terjangkit atau transisi lokal.”jelasnya.

Serfianus juga membahas persoalan sumber anggaran untuk Satgas Covid-19 yang tengah menjadi sorotan, alokasi anggaran Rp.3,6 miliar diserahkan ke Dinas Kesehatan, di OPD central ini, anggaran diolah untuk pembelian APD, sarana pendukung, juga untuk konsumsi dan operasional petugas di Lapangan.

“Kalau yang dari hasil urunan, sampai hari ini belum ada penyerahan, detik inipun Satgas tak memegang uang cash, jadi jangan dikira kita pegang uang sampai-sampai ada LSM ingatkan untuk jangan korupsi, kita ini kerja bakti,”kata dia.

Data terbaru kasus corona di Nunukan, ada 60 ODP yang masih dipantau, sebanyak 104 orang selesai pemantauan, 1 PDP sembuh dan negatif, sedangkan saat ini ada 2 orang kategori PDP dan dimasukkan bangsal isolasi RSUD Nunukan.

“Ada tes rapid, hasilnya negatif, tapi kita harus pastikan sehingga kita ambil swab dan mengirimkan sample ke Surabaya, ini yang kluster jamaah tabligh dari Gowa itu, semoga dalam tiga hari ini sudah ada hasil dan kita berdoa semoga hasilnya negatif,”kata Serfianus.(KU).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *