Jurnalisme Mengawal Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19 (Sesi Pertama)

Nasional

NASIONAL, SWARAKALTARA.COM – Aliansi Jurnalis Independen(AJI) Indonesia menggelar diskusi online dengan tema “Jurnalisme Mengawal Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19”, Minggu (17/5/2020).

AJI Indonesia Bayu Wardhana sebagai moderator dalam diskusi ini dengan Narasumber International Budget Partnership (IPB) Yuna Farhan dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati. Diskusi diikuti lebih kurang 77 peserta dari berbagai daerah dan media berbeda.

Pada sesi Transparansi & Akuntabilitas Anggaran Penanganan Covid-19, Pimpinan Redaksi Media Online SWARAKALTARA.COM Suhedi Abdullah Sagap mempertanyakan, bagaimana media menyikapi adanya dana bantuan “Gubernur Kaltara” yang disertai bagi-bagi kalender dan buku capaian kinerja Pemprov Kaltara.

International Budget Partnership (IPB) Yuna Farhan menanggapi, terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lagi marak-maraknya karena tidak terbuka ke publik, pada akhirnya BLT itu dijadikan aji mumpung, termasuk dipolitisasi oleh calon petahana yang ingin mencalon kembali dengan menggunakan atau membonceng program – program BLT.

BLT ini program yang paling gampang habis, akuntabilitasnya tidak terlalu susah, tinggal dilaporkan saja sudah didistribusi dan sangat engible. Dalam konteks politik kita ini sangat potensi digunakan, sementara masalah ini sedang dalam proses kajian.

Ada kecenderungan daerah-daerah calon petahana merealokasi BLT jauh lebih besar ketimbang daerah-daerah yang tidak melakukan pilkada apalagi daerah petahana, saya belum bisa membeberkan datanya karena masih dalam proses analisis.

Tapi kecenderungan seperti itu. Dan ini sebelum masa krisispun normal terjadi seperti itu, di banyak literatur politik anggaran BLT itu cenderung akan lebih tinggi menjelang masa-masa pilkada atau masa-masa peralihan tahun politik, timpalnya.

“Ini agak sulit kalau kita mau bicara ketika di kaltara BLT nya disertai dengan capaian kinerja inkamben, ini kan abu-abu kalau misalnya jelas ada fotonya dan sebagainya. Tapi saya kira punlik bisa mempertanyakan itu, apa urgensinya BLT disertai dengan sosialisasi dan capaian kinerja, inikan ada ongkosnya, jangan jangan sosialisasi kalender dan capaian kinerja ini dianggarkan sebagai anggaran penangan covid-19 yang seharusnya bisa menambah manfaat dari BLT itu sendiri justru terkurangi dengan adanya atau diboncengi dengan sosialisasi oleh pemerintah daerah”.

“Saya pikir walaupun tahapan pilkada belum jalan karena ini sudah mulai ada konteks politisasi, Bawaslu seharusnya bisa kita dorong untuk turun untuk mengawasi daerah-daerah ini, itu yang paling penting. Daerah daerah yang akan Pilkada bagaimana sebetulnya proses distribusi BLT, bagaimana proses penganggaran BLT, apakah ada potensi penyalahgunaan kewenangan politik disitu, ujar Yuna. (ezi).

Agenda :

  1. Memastikan akun anggaran khusus Covid-19 terkonsolidasi dan tersedia informasi realisasinya secara regular.
  2. Memastikan kejelasan tujuan kebijakan dan indikator kinerja untuk asesment dampak.
  3. Menguji dan membuka dampak krisis terhadap anggaran dan ekonomi.
  4. Unpacking relaksasi (kuasa Kemenkeu, pergeseran anggaran, pancairan, procurement).
  5. Penyederhanaan program batuan sosial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *