NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Trend perbaikan di tengah pandemi covid-19 di Nunukan Kalimantan Utara membawa wilayah perbatasan RI – Malaysia ini ke arah yang berangsur normal, namun demikian pertanyaan masyarakat yang belum pernah merasakan bantuan jaring pengaman sosial atau bentuk bantuan sosial lain dari Pemkab Nunukan masih mengganjal.
Mungkinkah bantuan sosial atau alokasi bantuan tunai pengganti voucher bisa didistribusikan ke masyarakat terdampak sebagaimana janji sebelumnya atau sudah berakhir dengan kondisi Nunukan yang berangsur normal dan bangkit dari pagebluk corona?
Juru bicara Pemkab Nunukan Hasan Basri Mursali menjelaskan, sejauh ini alokasi APBD sekitar Rp.73 miliar untuk penanggulangan wabah corona, dengan pembagian masing masing Rp,30 miliar untuk pembelian alat kesehatan dan obat obatan, Rp.30 miliar untuk antisipasi dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dan Rp.15 miliar untuk jaring pengaman sosial masih terus dievaluasi dan masih dibahas.
‘’Apakah nanti akan berlanjut dengan kondisi Nunukan yang sudah mulai kembali seperti semula, dan akankah pembagian bantuan terus dilakukan masih kita rapatkan,’’ujarnya, Rabu (24/06/2020).
Distribusi bantuan sosial pemkab Nunukan dalam program jaring pengaman sosial baru memiliki target kurang lebih 4000 penerima voucher sembako, jika masing masing penerima mendapat Rp.600.000 maka anggaran yang diperlukan berkisar Rp.240 juta saja, masih jauh dari alokasi anggaran yang diasumsikan senilai Rp.15 miliar.
Program pemberian insentif mahasiswa asal Nunukan di luar kota yang tertahan akibat kebijakan PSBB juga bahkan bukan berasal dari anggaran APBD melainkan dari donasi para donatur yang masuk ke rekening gugus tugas Covid 19 Nunukan, kebijakan Pemkab mengalokasikan Rp.20 juta masing-masing kota yang terdistribusi untuk sekitar 6 kota yaitu, Yogyakarta, Makassar, Malang, Samarinda, Palu, Sumbawa, dan NTT inipun apabila digabungkan dengan nominal jaring pengaman sosial masih di angka Rp.360 juta, nominal yang masih jauh dari asumsi program jaring pengaman sosial dengan nilai Rp.15 miliar.
Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan masyarakat, karena sejak awal, gugus tuga Covid 19 Nunukan tidak pernah menjabarkan rinci kemana arah Rp.73 miliar dimaksud dan rinciannya seperti apa agar konsep transparansi anggaran bisa menjadi penjelasan dan menjawab pertanyaan masyarakat.
‘’Rincian untuk alokasi APBD Nunukan Rp.73 miliar untuk anggaran penanggulangan Covid, kami belum menerima laporan, masih menunggu penjelasan bagian keuangan Pemkab,’’jawab Hasan.(KU).
