Home Post Kadin Kaltara : Perusahaan Wajib Membuat Jalan Infrastruktur di Desa Perbatasan Kaltara

Kadin Kaltara : Perusahaan Wajib Membuat Jalan Infrastruktur di Desa Perbatasan Kaltara

by swarakaltara

MALINAU, SERUJI.CO.ID – Guna menghindari terjadinya segala bentuk permasalahan agar dapat menopang perekonomian masyarakat perbatasan kedepan, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kalimantan Utara (Kaltara) berpendapat seharusnya setiap perusahaan kayu maupun tambang wajib membuat jalan infrastruktur di Desa Perbatasan Kaltara.

“seharusnya setiap perusahaan kayu maupun tambang wajib membuat jalan infrastruktur di Desa Perbatasan Kaltara, terutama di wilayah Malinau, ungkap Ketua Kadin Kaltara, Kilit Laing kepada SWARAKALTARA, Jumat (4/5) di Ruang Kantornya Desa Respen Tubu Kabupaten Malinau.

“itu seharusnya menjadi kewajiban Perusahaan membangun Infrastruktur setiap melintasi desa-desa yang di lewati, jika perlu pembangunan tersebut dalam konstruksi aspal.

Saya melihat, keberadaan konstruksi jalan yang dibuat perusahaan untuk haoling itu sudah sangat padat, karena kendaraan perusahaan yang melintas memiliki beban yang cukup berat.

Sehingga jika jalan haoling tersebut di aspal tentunya sangat baik dan padat, ungkap Kilit.

Lanjut kata dia, Kilit Laing, jika hal tersebut dapat dilakukan, dengan begitu sepeninggalan perusahaan, jalan tersebut dapat di gunakan oleh masyarakat, dan untuk itu, pemerintah tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk pembangunan jalan.

“saya melihat contohnya di Kabupaten Malinau, yang ada masing-masing perusahaan tambang batubara membuat jalan sendiri-sendiri, padahal lokasi tambang mereka berdekatan.

Untuk itu, kenapa tidak buat jalan satu yang digunakan bersama, hanya saja jika bisa dengan konstruksi aspal yang dibiayai bersama-sama semua perusahaan tambang yang ada, termasuk pemeliharaannya.

Selanjutnya tinggal bagaimana bersinergi dengan pemerintah, berkaitan dengan peraturan daerah.

“saya melihat, biaya perusahaan tambang dalam melakukan pemeliharaan jalan saat ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. oleh karena itu, kenapa tidak kita duduk bersama dengan pemerintah, pungkas Kilit Laing. (EZI/SK).

Postingan Terkait

Tinggalkan Komentar

Kontak

© 2023 Swara Kaltara | All Rights Reserved

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00