JAKARTA, SWARAKALTARA.COM – 281 perwakilan masyarakat Suku Dayak belum termasuk dari Bapenas, peneliti, dan pejabat lainnya berkumpul di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas, Kamis (17/10). Sejumlah Tokoh Dayak hadir di Kementerian PPN untuk mengikuti seminar bertajuk Seminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
“Seminar nasional ini bertujuan menampung gagasan konstruktif dari masyarakat lokal khususnya suku bangsa Dayak,” katanya membuka acara ini di Kementerian PPN, imbuh Sekretaris Menteri PPN Himawan Hariyoga Djojokusumo
Himawan mengatakan, “Ini sangat penting untuk dibicarakan, terkait masa depan tidak hanya masyarakat ibu kota negara yang baru tapi juga tentunya masa depan bangsa dan negara”. Kita ingin mengetahui mengenai kebudayaan dayak dan kontribusinya terhadap proses pemindahan ke kalimantan timur.
Apresiasi kepada seluruh penyelenggara di mana ini adalah kolaborasi antara kementerian PPN Bapenas dengan pemangku budaya” ujarnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemangku budaya dayak yang telah punya inisiatif untuk menyelenggarakan acara yang sangat penting ini, juga kepada seluruh narasumber dan kelompok masyarakat yang telah memberikan pandangan dalam acara ini”.
Konsep pembangunan yang selaras dengan kebudayaan seni budaya peran budaya dayak dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat di kalimantan peran suku dayak dalam menjaga paru paru dunia dan kelestarian ekosistem kalimantan serta berupaya memahami struktur dan karakteristik masyarakat dayak. Merupakan langkah peradaban sehubungan pemindahan ibukota negara ke provinsi kalimantan timur.
Himawan menjelaskan, pemerintah telah membuat keputusan penting yakni memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nantinya, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep forest city.
Ada sedikit cerita di balik latar belakang pemilihan ibukota ini, saya bergabung tanggal 15 tahun 2016, tentunya ada pendahulu saya 2 menteri di bappenas sejak bulan oktober 2014, ternyata pembahasan pertama pindah kalimantan itu sudah mulai dibahas tahun 2015. Jadi sebelum saya bergabung di bappenas.
“Harus dipahami bahwa sebenarnya pak presiden itu sudah memikirkan pemindahan ibukota ini sejak tahun pertama dan sudah langsung fokus kepada kalimantan”, ujarnya. (red).
