NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – DPRD Nunukan Kalimantan Utara menemukan banyak anggaran yang dinilainya mubazir pada sektor proyek yang dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan.
Anggaran tersebut merupakan penganggaran untuk proyek Penunjukan Langsung (PL) untuk pengadaan meubelair juga proyek pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah maupun lapangan upacara di sejumlah sekolah SD dan SMP di Kabupaten Nunukan.
Dilansir dari Kabarutara.com Anggota DPRD Nunukan dari partai Bulan Bintang Andre Pratama menyayangkan banyaknya item pekerjaan yang dikerjakan tanpa melihat skala prioritas, padahal kondisi keuangan Pemkab Nunukan masih dikatakan atau selalu diasumsikan tengah defisit sampai kini.
“Banyak sekali, yang proyek lanjutan juga banyak, kalau dilanjutkan artinya proyek tidak selesai, kemudian dianggarkan lagi, harga material tentu semakin naik dan anggaran semakin besar, apa begini yang namanya skala prioritas?,”ujarnya, Selasa (19/11/2019).
Sejumlah temuan Andre dijabarkannya, ada dalam pengadaan meubelair yang digelontorkan dengan anggaran masing-masing sekolah umumnya sebesar Rp.100 juta, contohnya pengadaan meubelair untuk SD Muhammadiyah, SD 10 pulau Keras, SD Semunad, SD Sujau, SD Suyadon kecamatan Sebuku.
Jika anggaran dibagi ke beberapa sekolah, kata Andre, tentu bukan kebijakan bagus karena terkesan sama rata akan tetapi malah memperbesar anggaran lanjutan nantinya.
“Lebih baik setahun anggaran dimasukkan sekalian itu anggaran, digilir saja, tahun ini sekolah mana, tahun besok mana, jangan hanya kelihatan banyak tapi ternyata justru tidak ada yang selesai,”katanya.
Temuan yang sama juga terjadi di SD Kalampising kecamatan Lumbis, SD 07 Tulin Onsoi, SD 11 Nunukan dan beberapa sekolah lainnya. Perkara ini dinilainya suatu hal mubazir, alih-alih berhemat, penganggaran proyek lanjutan tentu terbentur dengan harga material yang semakin naik.
Ada juga temuan proyek lanjutan pembuatan siring untuk SMP 2 Salang yang dianggarkan Rp.200 juta, pengadaan meubelair TK ABA Muhammadiyah sebesar Rp.50 juta, SD 11 Nunukan Rp.90 juta, SD Kalampising kecamatan Lumbis Rp.90 juta, SD 07 Lumbis Rp.100 juta, dan pembuatan lapangan upacara di SD 10 dan SD 02 Nunukan Selatan.
“Bicara skala prioritas, lebih prioritas mana lapangan dengan RKB? saya sempat diskusikan juga dengan saudara kami Gat Khaleb dari partai Demokrat, ada lanjutan pembuatan RKB di Krayan Rp.200 juta, baru ring bal sama atap, itu akan dilanjut lagi, nanti kan harga material makin naik, kenapa sih tidak dianggarkan sekaligus selesai, lalu tahun berikutnya ganti sekolah mana lagi, kan begitu lebih bagus,”kata Andre.
Selain itu, penganggaran untuk pembangunan RKB di Sekikilan Kecamatan Tulin Onsoi, dengan budget Rp.700 juta, Andre mengatakan perlu dimonitoring sejauh mana progresnya dan apakah akan ada lanjutan lagi nantinya. Beberapa proyek di postur APBD 2020 memang banyak berstatus lanjutan.
“Kalau begitu terus modelnya, yang ada bukan hemat anggaran, silahkan nilai sendiri, kenapa sih tidak diprioritaskan dari yang benar-benar urgent, lalu diselesaikan, kemudian beralih lagi, diselesaikan, begitu kan enak, bukan anggaran disebar terus ada lanjutan terus tiap tahun gak ada yang selesai,”kata Andre. (red).
