Upaya Ketua DPRD Nunukan Hadapi Pembahasan APBD yang Alot

NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Polemik alotnya pengesahan APBD Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara tahun 2020 masih memanas sampai hari ini.

Berawal dari deadlocknya sidang paripurna akibat tak kuorum karena rekomendasi DPRD untuk rasionalisasi hutang 2016 – 2018 sebesar Rp.29 miliar dijawab dengan Perkada, lobi-lobi politik terus dilakukan.

Ketua DPRD Nunukan Hj.Rahma Leppa Hafid mengatakan telah melakukan komunikasi intens dengan Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid yang merupakan putri kandungnya, juga berkoordinasi dan bertukar fikiran dengan ketua partai oposisi khususnya partai Demokrat.

“Saya sendiri pergi ke kantor Bupati, bicara dengan Sekda, minta juga agar Bupati membatalkan itu yang namanya Perkada,”ujarnya, Jumat (06/12/2019).

Hj.Leppa menegaskan bahwa komunikasi antara DPRD dan Pemkab Nunukan sebenarnya lebih mudah apalagi bisa dibicarakan dalam ruang diskusi yang tak selalu formal.

“Tidak ada itu namanya perang dingin, namanya bayar hutang kan tidak macam ambil material di toko bangunan, setelah seminggu dibayar, pemerintahan kan ada aturannya, ada undang-undangnya,”katanya menjawab rekomendasi rasionalisasi hutang oleh anggota DPRD Nunukan.

Demikian pula, Hj.Leppa sudah melakukan pendekatan personal dengan melakukan lobi politik khususnya terhadap ketua fraksi Demokrat yang keukeuh mengambil sikap enggan mengesahkan APBD selama hutang kepada pihak ketiga belum terbayarkan.

“Sudah setuju Haji Danni, sepakat semua, itu kenapa saya tanda tangani undangan rapat paripurna, tapi ternyata beberapa anggota DPRD ada yang masih di luar kota, jadi kita jadwalkan lagi malam ini (Sabtu 07/12/2019),”katanya.(KU/red).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top