Telan Dana APBN Puluhan Miliar, Pelabuhan Fery Semaja Masih Mangkrak

NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Pelabuhan penyeberangan fery Semaja Seimanggaris kabupaten Nunukan Kalimantan Utara tak beroperasi sebagaimana mestinya, sejak dibangun 2013 dengan anggaran APBN, hanya beberapa kali pelabuhan ini beroperasi selebihnya terjadi klaim soal lahan dari masyarakat sehingga persoalan menjadi berlarut dan berimbas pada terhentinya pelayanan dan penyetopan rute fery ke dermaga dimaksud.

Padahal jika pelabuhan beroperasi tentu akan sangat membantu mobilisasi barang kebutuhan ke wilayah terisolir ini, dan juga rute fery bisa tembus sampai Samarinda Kalimantan Timur yang apabila dimaksimalkan, sangat dimungkinkan kebutuhan masyarakat bisa terakomodir perlahan.

Atas kondisi mangkraknya dermaga tersebut, wakil ketua DPRD Nunukan H.Irwan Sabri mengaku prihatin, ia mengatakan persoalan ini tak boleh dibiarkan berlarut.

“Marilah kita sebagai pemerintah daerah menanggalkan ego sektoral, kita lakukan pendekatan ke masyarakat, kita fokus pada manfaat yang demikian besar dari keberadaan dermaga ini, jangan karena klaim masyarakat, semua justru tak bisa berjalan sebagaimana mestinya,”ujarnya, Senin (10/02/2020).

Irwan Sabri menyayangkan berdirinya pembangunan yang menelan anggaran demikian besarnya justru tak berfungsi, masyarakat belum faham bahwa lahan dimaksud adalah milik kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi sehingga butuh sosialisasi intens untuk memahamkan persoalan ini.

Dalam hal ganti rugi, Pemerintah Daerah Nunukan telah menyelesaikan ganti rugi tanam tumbuh senilai Rp.200 juta, sementara untuk klaim kepemilikan lahan tentu harus memiliki dasar hukum kuat, karena tanah dimaksud adalah tanah kementrian, Pemda hanya mengelola bangunan yang dimaksudkan sebagai sarana mempermudah transportasi dan salah satu solusi mengatasi keluhan pasokan kebutuhan pokok di perbatasan ini.

“Alhamdulillah saat ini para kepala desa sudah faham persoalan ini, Sekda juga telah meminta para Kades bertanda tangan supaya aktivitas di dermaga tidak dihalang-halangi,”katanya.

Pemerintah pusat mengucurkan anggaran hingga Rp 58,6 miliar untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan Semaja di Kecamatan Siemanggaris.

Pembangunan dimulai 2013, tahap pertama menggunakan anggaran Rp 3,4 miliar. Tahun 2014 kembali mendapat dana pembangunan senilai Rp.44,6 miliar dan tahap finishing digelontorkan Rp.10,6 miliar. Total kucuran dana yang digelontorkan untuk Pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai akses dari Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik menuju ke daratan Pulau Kalimantan ini sebesar Rp.58,6 miliar.

Permasalahan dermaga fery memang menjadi dilema bagi Pemkab Nunukan, tak hanya pelabuhan fery Semaja, 2 pelabuhan lain masing-masing pelabuhan Fery Liang Bunyu Sebatik dan Pelabuhan fery Sei Jepun Nunukan membuat Pemkab pusing tujuh keliling saat mengalami kerusakan disejumlah bagian penting.

Tak mampu mengatasi persoalan ini, Pemkab kemudian memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya aset pelabuhan ke Kementrian, ini diputuskan setelah melalui kajian panjang dalam menindak lanjuti surat Kementrian Perhubungan yang sudah mengucurkan anggaran untuk renovasi dan rehabilitasi pelabuhan.

Terlebih, Pemkab Nunukan tak bisa turut campur dalam melakukan pembangunan meskipun hanya rehab atau perbaikan kecil karena justru akan berujung masalah hukum jika nekat mengeluarkan anggaran perbaikan.

Sisi lain adalah soal PAD Nunukan yang hanya memiliki income Rp.402 juta pertahun sementara pengeluaran untuk belanja Rp.882 juta sehingga bisa dikatakan merugi.(KU).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top