Bentuk Satgas Antisipasi Corona Nunukan Siapkan Skema Lock Down

Kabag Humas dan Protokoler Nunukan, Hasan Basri
VIRUS CORONA

NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Satuan Tugas Antisipasi Covid-19 di Nunukan Kalimantan Utara telah terbentuk, sejumlah permasalahan terkait kesiap siagaan serta rencana terburuk lock down segera dibahas dan dibicarakan di tingkat pusat.

Nunukan sebagai wilayah perbatasan RI- Malaysia harus bersiap siaga karena wilayah tapal batas yang menjadi tumpuan dan ketergantungan terhadap sembako masuk kategori wilayah terdampak dengan adanya 8 warganya yang dinyatakan positif corona per 16 Maret 2020.

“Kita sudah bahas segala persoalan bagaimana penanganan corona dan apa langkah Pemda, termasuk kemungkinan lock down,”ujar Juru bicara Pemkab Nunukan Hasan Basri Mursali, Senin (16/03/2020).

Satgas ini diketuai oleh sekda Nunukan Servianus, melibatkan seluruh OPD dan stake holder serta aparat keamanan. Seluruh protokol penanganan covid-19 akan menjadi acuan kerja tim ini.

Sejauh ini, Pemkab Nunukan sudah mengeluarkan imbauan agar Camat sampai RT mensosialisasikan apa itu corona, bahaya dan bagaimana antisipasinya, Bupati juga menghimbau agar apotek bijak dalam menjual masker begitu pula masyarakat tak perlu panik berlebihan.

“Bupati juga sudah meminta Dinas Perdagangan memastikan kecukupan pangan dan kebutuhan pokok jika nanti sampai terjadi lock down,”lanjut Hasan.

Upaya serius dalam menutup jalur perlintasan di perbatasan, seperti di kecamatan Krayan, Lumbis, juga kecamatan Seimanggaris, begitu pula jalur laut Nunukan – Tawau juga jalur perdagangan tradisional tengah dibahas, dan agendanya Selasa (17/03) Bupati Laura akan menghadap Gubernur Kaltara Irianto Lambrie untuk membahas wacana penutupan akses perbatasan.

Sementara itu, untuk mengontrol kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh, Pemkab berencana membuat posko kesehatan yang terpusat di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) di alun-alun Nunukan.

“Saat ini kita menunggu konfirmasi pemerintah pusat, adakah rencana penutupan jalur perbatasan, atau jalur perdagangan tradisional, kita masih menanti kebijakan pusat,”kata Hasan. (KU).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top