LSM Penjara Indonesia Pertanyakan Kinerja Pemprov Terkait SMA 7 Pujungan Yang Ambruk

SMA 7  Kecamatan Pujungan Kabupaten Malinau dalam kondisi ambruk

KALTARA, SWARAKALTARA.COM – Ketua LSM Penjara Machmud Bali melalui akun pribadinya mempertanyakan tindakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara terkait bangunan sekolah SMAN 7 Pujungan Kabupaten Malinau yang ambruk.

Dikutip dari FB status akun pribadinya, Machmud Bali mengatakan “Prestasi Provinsi, pemateri luar negeri, Provinsi memang sangat perhatian terhadap pendidikan, Pak Kadis Pendidikan Provinsi mau nanya pa bagaimana ya tindak lanjut dari sekolah SMA pujungan yang ambruk ini, maaf pak saya agak kesulitan bertanya karena sudah dua kali bapak bilang dinas luar, luar mana ya pa?, #Apasibukdeklarasi  #masihbanyakjikamausayakupas”.

Ini bukti kekesalan Machmud Bali kepada pemerintah provinsi khususnya dinas pendidikan provinsi yang di tuangkan di status pribadinya.

Berikut kutipan status fb Machmud Bali di grup : #2020 GANTI GUBERNUR KALTARA

kutipan status fb Machmud Bali

Saat di konfirmasi melalui telpon genggam Machmud Bali menjelaskan, saya menyesalkan atas kurangnya respon kadis pendidikan prov atas laporan kami per Nov 2019,terkait ambruknya ruang bangunan sekolah SMA 7  Kecamatan Pujungan Kabupaten Malinau.

“Melaui pesan whatshaap saya kepada kadis pendidikan saat saya konfirmasi beliau mengatakan akan menindaklajuti laporan kami dan saat itu kami sangat berharap akan tindak lanjutnya”.

Selanjutnya, “beberapa bulan kemudian sampai dengan bulan februari kemaren saya masih mempertanyakan mengenai pembangunan SMAN 7 tersebut tapi kadis pendidikan prov slalu tidak merespon bahkan saat ingin saya temui langsung beliau beralasan sedang dinas luar, sudah tiga kali saya ingin mengkonfirmasi langsung di prov tapi tetap beliau mengatakan sedang dinas luar”,

Lsm Penjara Indonsia tentunya meragukan komitmen Pemerintah Prov Kaltara terhadap pendidikan, jika kita berbicara untuk sebuah program tentu harus memulai dari hulu,  jelas fasilitas pendidikan itu sendiri harus lengkap setara dan berkeadilan.

Kami meminta kepada Gubernur Kalimantan Utara agar memberikan perhatian yang lebih terhadap pendidikan anak anak di pedalaman perbatasan dari fasilitas tenaga didik serta penunjang lainnya harus setara dengan dikota, tutupnya. (red).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top