NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Keberadaan enam orang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia di Nunukan Kalimantan Utara pasca kebijakan lockdown yang dikeluarkan Pemerintah Malaysia 18 Maret 2020 lalu menjadi perhatian khusus Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nunukan.
Sejauh ini pemerintah Kabupaten Nunukan hanya menyediakan tempat bagi WNA tanpa ada pemberian fasilitas seperti air bersih, jaminan hidup dan lainnya, sehingga 6 WNA yang sedianya ditempatkan di rusunawa sering pergi untuk mencari makan, kebutuhan mandi dan lain sebagainya.
Menyikapi persoalan seringnya WNA Malaysia di rusunawa keluar mengunjungi masjid dan berkeliaran tanpa pengawasan, juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nunukan Aris Suyono mengatakan, Pemkab telah menyediakan fasilitas dan melakukan upaya karantina.
“Saat ini kita sudah sediakan fasilitas untuk mereka, air bersih dan lainnya, kita karantina mereka dan akan kita awasi,”ujarnya, Jumat (27/03/2020).
6 WNA asal Malaysia tersebut merupakan jamaah tabligh yang tengah melakukan misi safari dakwah ke Sulawesi Selatan, mereka keluar dari Malaysia 11 Maret 2020 sebelum lockdown dan sampai Nunukan sekitar 23 Maret 2020.
Saat ini, tim gugus tugas Nunukan bersama Imigrasi tengah melobi pemerintah Malaysia untuk masalah pemulangan warganya.
Kepala Kantor Imigrasi Nunukan Hanton Hazali melalui bagian humasnya Lucky Reza mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan konsul Malaysia, alhasil pemerintah Malaysia memberikan izin untuk pemulangan mereka.
“Konsul Malaysia menjawab sekitar 29 Maret 2020 mereka akan membuka jalur pemulangan, khusus untuk warganya yang kita tampung saat ini,”katanya.
Hanton mengatakan, ada 17 WNA Malaysia yang akan dipulangkan pada 29 Maret 2020 nanti, selain 6 WNA yang kini dikarantina di rusunawa, bakal ada tambahan baru yang sedang dalam perjalanan melalui Nunukan dari kota Makassar Sulawesi Selatan.
“17 WNA totalnya, kita pulangkan bersamaan,”tegasnya.
Untuk memerangi virus corona, Hanton memberikan warning akan pentingnya meningkatkan pengawasan social distancing mulai dari diri sendiri, keluarga hingga lingkungan sekitar. Pelibatan aparat pemerintah, baik sipil, tentara dan kepolisian sangat penting, mengingat imbauan saja tidak cukup.
“Untuk itu, penegakan hukum penting dilakukan yang dimulai dengan peningkatan kesadaran masyarakat.”katanya.(KU).
