DPRD Nunukan Lakukan Monitoring ke Sejumlah Warung Penukaran Voucher

NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Kalimantan Utara menyempatkan diri melakukan monitoring di sela kegiatan reses atas dasar banyaknya keluhan penerima bantuan sosial penanggulangan dampak Covid-19.

Masyarakat penerima voucher Rp.600.000 mendapati nilai sembako yang mereka dapat tidak sesuai harga umum di pasaran sehingga mengajukan protes menyangkut hak dan tanggung jawab dari distributor penukaran voucher.

Terlihat politisi Demokrat H.Danni Iskandar, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adama, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H.Andi mutamir dan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Andre Pratama, mereka turun tangan melihat fakta di lapangan dan mencarikan solusi yang terbaik atas banyaknya keluhan warga yang jatahnya dikurangi dengan ulah agen yang menaikkan harga semaunya.

‘’Di sela reses kita sempatkan melihat langsung, kita datang ke toko-toko penukaran voucher, memang harganya berbeda-beda,’’ ujar H.Danni Iskandar, Senin (18/05/2020).

Ada sejumlah rekanan Pemkab Nunukan yang didatangi, masing-masing Warung Sahara Jalan Borneo, Warung Ida di jalan Persemaian, Warung Yeti Indriani Jalan Sanusi Blok 3, dan Warung Nisa Sei Bolong.

Setelah membandingkan harga dan cara pelayanan agen penukaran voucher, DPRD juga tidak menyalahkan penjual yang menaikkan harga sembako, dalam prinsip dagang, sah-sah saja mengambil berapapun keuntungan.

Permasalahan yang menjadi kendala yaitu, ketersediaan barang di toko yang benar-benar melakukan pelayanan dengan baik minim, bahkan ada satu toko yang stoknya tinggal untuk 40 pemilik voucher, sehingga hal detail seperti ini yang harus diperhatikan.

‘’Sayangnya saat kami menelepon Kadis Perdagangan, atau Jubir Pemkab Nunukan gak diangkat, kita maunya sama-sama turun lapangan dan bisa menjawab kendala seperti ketersediaan stok itu,’’ lanjutnya.

H.Andi Mutamir menyarankan agar masyarakat memilih warung penukaran yang paling sedikit mengambil untung, penukaran voucher bisa dilakukan di warung mana saja yang ditunjuk sehingga tidak ada keharusan untuk menukarkan di toko yang ada di lingkungannya.

Sejauh ini, warung-warung tersebut juga melayani masyarakat dengan modal sendiri dan nantinya mereka akan dibayar Dinas Sosial dengan bukti kwitansi penukaran, untuk itu, ia menyarankan masyarakat bijak memilih toko untuk menukarkan voucher, dan menghindari toko yang memasang harga eceran dalam melayani penukaran sembako.

‘’Pilih toko yang termurah saja, kalau masalah ada toko yang paling sedikit menerima penukaran voucher ya itu pelajaran buat dia, rejeki dia segitu, nanti Dinas Sosial juga akan membayar dia sesuai voucher yang ditukar di toko itu,’’katanya.

Anggota DPRD Nunukan Adama memberikan pendapat berbeda, agar sebaiknya untuk tahapan selanjutnya, masyarakat tak perlu diberikan voucher, karena voucher tidak mencantumkan item LPG, susu formula, popok dan makanan Balita, sehingga warga yang memiliki anak tidak bisa memberikan kebutuhan gizi si bocah.

‘’Lebih baik uang tunai saja, kalau itemnya ditentukan, bagaimana kebutuhan ibu hamil, bagaimana yang punya bayi atau ketika LPG mereka habis tidak pegang uang,’’katanya.

Voucher senilai Rp.600.000 diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dengan catatan mereka bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdata sebanyak 5.461 KK, tidak tercatat dalam list nama pemilik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 8.093 KK ataupun tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 17.837 KK atau 72.520 jiwa .

Voucher tersebut harus ditukarkan ke sejumlah toko kelontong yang masuk dalam konten e-Warong bank Mandiri, dan pendataan untuk tahap selanjutnya masih terus berjalan demi memastikan bantuan diberikan tidak tumpang tindih dengan bantuan lain.(KU).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top