Miris, Jomplangnya Penyediaan Faskes Krayan Dibanding Puskesmas Lapri Pulau Sebatik

NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Perdebatan panas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda pembahan pembangunan relokasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Desa Lapri pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara pada Kamis (18/06/2020), dinilai justru menunjukkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di perbatasan RI-Malaysia.

Anggota DPRD Nunukan dari partai Golkar Welson mengaku miris dengan sikap Dinas Kesehatan yang menjelaskan harus saklek dan mandah menerima ketentuan pemerintah pusat agar membangun Puskesmas percontohan dengan prototype yang ditentukan.

Keberadaan dua Puskesmas dalam satu kecamatan dinilai menunjukkan betapa timpangnya pembangunan yang terjadi di perbatasan RI-Malaysia, ketika Dinas Kesehatan demikian semangat menjelaskan betapa mereka berusaha memperbanyak fasilitas kesehatan (faskes) demi mendekatkan pelayanan ke masyarakat, di kecamatan Krayan yang masih satu Kabupaten justru demikian banyak Puskesmas Pembantu (Pustu) yang kosong, bahkan nyaris roboh.

‘’Ada Pratama rumah sakit Krayan, bangunannya megah tapi sejak 2017 sampai hari ini kosong sama sekali tidak ada apa-apanya dan jadi sarang hantu’’ujarnya.

Padahal, kata Politisi Golkar ini, RS Pratama yang menghabiskan APBN mencapai Rp.19,5 miliar ini tidak ada masalah dalam urusan administrasi, hanya bergantung dengan kemauan pemerintah daerah untuk memperjuangkan fasilitas yang masih sekedar mimpi bagi masyarakat sekitar.

Geografis Krayan dengan adanya pandemi Covid-19 dikatakan menakutkan, ketergantungan transportasi udara ke Nunukan apabila terdapat masyarakat dengan indikasi Corona dan kebijakan mengunci kawasan pemerintah Malaysia menjadikan wilayah Krayan bak pulau tahanan.

Masih beruntung warga Krayan melestarikan tradisi nenek moyang yang gemar bertani, mengkonsumsi ramuan mujarab hasil hutan sebagai obat menjaga stamina agar kebal virus, namun tetap saja seharusnya kondisi demikian menjadi perhatian pemerintah ketimbang memperjuangkan fasilitas kesehatan di wilayah yang dirasa jauh lebih baik kondisinya dari kecamatan Krayan.

‘’Itu kenapa saya miris mendengarkan perdebatan pembangunan relokasi, di Krayan itu hanya ada dua Puskesmas dari lima kecamatan yang ada, ada di Krayan Induk dan Krayan Selatan, jarak Krayan juga tidak dekat antara satu kampung dengan lainnya dengan medan sulit, ini harus jadi prioritas apalagi saat pandemi begini,’’katanya.

Minimnya fasilitas kesehatan di wilayah Krayan diperparah dengan sejumlah pustu yang tidak terisi petugas medis, kondisi bangunan yang berstruktur kayu bahkan sudah miring dan ditakutkan roboh sewaktu-waktu.

Layaknya di Pustu yang ada di Long Puak Krayan Barat, Welson mengatakan kontruksinya sangat memprihatinkan dan sangat jauh dari kata layak, maka perdebatan pembangunan relokasi puskesmas desa Lapri menjadi gambaran buram yang dipertontonkan.

‘’Sementara Pustu di Long Puak dan beberapa desa disana itu seandainya ada kerbau gosokkan badannya disitu bisa roboh, jadi satu sisi ada yang puskesmas berlebihan satu sisi ada yang tidak dibangun-bangun.’’katanya.

Welson berharap pemerintah menyampaikan kondisi ini ke pemerintah pusat, kondisi jomplang antara Krayan dan Puskesmas Lapri diharap tidak menjadikan penilaian negatif, dimana Pemerintah kabupaten Nunukan belum bisa memenuhi pemerataan pembangunan.

‘’Semoga catatan ini jadi prioritas pemerintah, saya merasa miris, jangan sampai kesan keadilan itu tidak ada.’’tegasnya.

Menjawab kritik yang disampaikan Welson, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, dr. Meinstar Tololiu mengatakan sudah menyampaikan usulan pembangunan faskes ke kementrian namun belum juga mendapat respon, yang diterima justru alokasi DAK afirmasi untuk pembangunan relokasi Puskesmas Lapri dengan dana sekitar Rp.7 miliar.

Pemerintah pusat masih berpegang teguh pada juknis dimana harus sepaket antara bangunan dan alkes, sehingga pembangunan relokasi Puskesmas Lapri lebih diutamakan. Pertimbangan lain adalah data kunjungan dan registrasi kecamatan, jika kecamatan dimaksud belum teregistrasi maka pusat juga tidak mau merespon usulan tersebut.

‘’Kita sudah lobi dua tahun akhirnya mereka merubah juknis, tahun 2020 ada dua lokus bantuan alkes untuk RS Pratama Krayan dan Sebuku dengan syarat harus menyiapkan SDM, semoga setelah itu akan ada pembahasan retribusi tarif dan bisa beroperasi segera,’’katanya. (KU).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top