Home Post Kedepankan Etika Berpolitik Jangan Hanya Fokus pada Perebutan Kekuasaan

Kedepankan Etika Berpolitik Jangan Hanya Fokus pada Perebutan Kekuasaan

by swarakaltara

NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Etika politik jelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 menjadi pembahasan serius oleh para elite politik, ketua Partai Politik, simpatisan, penyelenggara pemilu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh-tokoh masyarakat dalam diskusi politik yang digelar di ruang Rupatama Mapolres Nunukan Kalimantan Utara, Jumat (21/08/2020).

Perbincangan berfokus pada azas netralitas, politik uang, dan komitmen penyelenggara Pemilu menyikapi dinamika di lapangan.

Kapolres Nunukan AKBP.Syaiful Anwar mengatakan, ada dua tujuan yang ditekankan Forkopimda dalam pertemuan kali ini, yang pertama adalah penegasan bahwa Forkopimda merupakan lembaga netral dan hanya berperan sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai penjaga keamanan dan ketertiban.

‘’Kami mengajak pada seluruh pengurus parpol, ketua parpol dan simpatisan untuk komitmen bersama, mewujudkan Pilkada aman dan tertib. Mereka sebagai sutradara politik diharapkan bisa menjamin pelaksanaan Pilkada bermartabat dan menerapkan sosial kontrol kepada Paslon.’’ujarnya, Jumat (21/08/2020).

Pembahasan akan istilah klasik dalam pemilu yaitu politik uang juga dibedah, namun demikian semua mengakui butuh formulasi khusus dan langkah antisipasi solutif untuk mencegah permasalahan ini.

‘’Seyogyanya tidak dilakukan, karena ini adalah praktek tak bermartabat, kami ajak semua jangan melakukan itu dalam kontestasi politik.’’kata Syaiful.

Ketua Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran mengatakan, Bawaslu butuh peran masyarakat untuk masalah politik uang, Bawaslu dengan sumber daya manusia yang terbatas tentu tak bisa mengawasi secara maksimal namun bagaimanapun jika ditemukan hal tersebut tentu komitmen Bawaslu sebagai pengawas pesta demokrasi pasti mengambil sikap sebagaimana perundangan yang berlaku.

‘’Kalau ada silahkan laporkan, pasti akan diproses, begitu juga kasus netralitas ASN, tahun 2019 ada 4 kepala dinas yang kami periksa, 2 bersalah dan 2 tidak ditemukan bukti tapi semuanya mendapat sanksi KASN, itu membuktikan komitmen kami,’’jelasnya.

Baawaslu juga mempersilahkan masyarakat mengawasi kinerja Bawaslu, jika ada indikasi pelanggaran yang dilakukan, maka silahkan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendapat sanksi.

‘’Silahkan tongkrongi Bawaslu, tolong awasi kami, kami siap gantung sepatu jika ada main dalam menjalankan tugas kami,’’tegasnya.

Komisioner KPU Nunukan Divisi Tekhnis Kaharuddin juga mengamini bahwa sebagai penyelenggara Pemilu bukan berarti mereka tak bisa ditindak.

‘’Kalau Ketua Bawaslu bilang siap gantung sepatu, saya siap gantung baju, silahkan awasi kerja kami,’’imbuhnya.

Dalam kontestasi Pilkada 2020, Pemilihan mengedepankan protokol kesehatan, masker, hand sanitizer, thermo scan dan desinfektan menjadi alat wajib setiap TPS.

‘’Bahkan kalau perlu alat coblos yang selama ini pakai paku bisa kami ganti alat sekali pakai agar tak terjadi penularan Covid-19,’’katanya.

Sekretaris Daerah Nunukan Servianus angkat bicara terkait netralitas ASN, Servianus mengaku sudah mengeluarkan surat terkait netralitas ASN dan aparat desa.

‘’Sanksi jelas di UU ASN nomor 5 Tahun 2014, ada sanksi ringan biasanya diberikan surat teguran, dan penjatuhan sanksi administratif, sanksi sedang berupa penurunan pangkat, penurunan pendapatan, dan sanksi berat yang berujung pemecatan.’’kata Servianus.

Di akhir pertemuan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) Nunukan Joko Santoso memberi wanti-wanti bagaimana mekanisme mengikis mindset sulitnya menghilangkan tradisi politik uang.

Nunukan mendapat suntikan dana untuk parpol dengan item pendidikan politik, sebesar Rp.800 juta.

‘’Dana ini adalah beban moral bagi parpol mendidik generasi milenial untuk politik yang baik, agar ke depan politik uang bisa hilang.’’katanya.

Joko berpesan agar seluruh tim pemenangan atau Parpol menjaga etika berpolitik, ia menegaskan, dalam setiap insan politik terselip dua watak binatang yaitu merpati dan ular, watak merpati lembut penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme, sementara sifat ular licik dan jahat, serta selalu memangsa merpati, celakanya yang sering menonjol adalah sisi ular ketimbang merpati.

‘’Tahun ini, kita menjalani Pilkada di era new normal, semuanya dilakukan dengan tatanan normal, maka jangan jadikan Pilkada ini abnormal.’’katanya.(KU).

Postingan Terkait

Tinggalkan Komentar

Kontak

© 2023 Swara Kaltara | All Rights Reserved

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00