MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Kurang lebih 7 tahun lalu, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terbentuk.
Tujuan utama didirikan provinsi ini hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di provinsi yang terletak di utara Pulau Kalimantan ini.
Masih ingat di benak Calon Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Yansen TP bagaimana perjuangan untuk membentuk provinsi yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak Malaysia ini.
Point kesejahteraan masyarakat, dan mendekatkan sentuhan pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah pun jadi satu alasannya.
Namun, setelah 7 tahun pemerintah ini berdiri balum juga masyarakatnya sejahtera.
Seharusnya, dikatakan Bupati Malinau 2 periode ini, Provinsi Kaltara melalui pemerintahnya menjadi kekuatan bagi seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.
“Oleh karenanya, memperkuat pembangunan di kabupaten dan kota berarti memperkuat provinsi. Kalau mau provinsi kuat, kabupaten dan kota harus kuat,” tegasnya.
Akan tetapi, dituturkan Yansen, kekuatan yang dimaksudkan tadi tidak dirasakan masyarakat Kaltara.
Pengendalian pembangunan, disebutkan Yansen, belum terlihat selama provinsi ini berdiri.
“Gubernur adalah pimpinan di provinsi, tugasnya mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pembangunan di kabupaten kota. Artinya dia adalah kekuatan propinsi,” imbuhnya.
Terakhir, dikatakan Yansen lagi, tidak ada perbedaan antara suku, agama atau apapun, memiliki hak sama untuk tinggal dan mendapatkan kesejahteraan di Provinsi Kaltara.
“Tidak ada perbedaan. Semua orang memiliki hak sama. Tidak dilihat dari suku, agama dan kelompok semuanya memiliki hak tinggal di Kaltara. Tanpa terkecuali,“ tegasnya.(ant).
