Home Post Soal Penyediaan Air Bersih, Melestarikan Lingkungan dan Pemerintahan Bebas KKN Dalam Debat AMANAH dan DAMAI

Soal Penyediaan Air Bersih, Melestarikan Lingkungan dan Pemerintahan Bebas KKN Dalam Debat AMANAH dan DAMAI

by swarakaltara

DEBAT PUBLIK PILKADA NUNUKAN 2020

NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Terdapat dua visi misi yang nyaris sama dalam rencana kerja dan janji politik para kandidat Kepala Daerah Nunukan 2020.

Baik pasangan Asmin dan Hanafiah (AMANAH) atau Danni – Muhammad Nasir (DAMAI), keduanya sama sama memiliki komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk ketersediaan air bersih sebagai sumber fundamental dalam kehidupan.

Mereka juga satu misi dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas perilaku Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang menjadi tatanan dalam melaksanakan pemerintahan jujur, adil dan transparan.

Dalam acara debat bertajuk Nunukan yang makmur dan bermartabat sebagai beranda NKRI yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) Sei Sembilang Nunukan Selatan, dua materi tersebut dikulik oleh moderator debat yang dipandu dosen Fisipol di Universitas Gajah Mada (UGM) DR.Karim Abdul Gafar.

‘’Terbatasnya layanan air bersih dari 56.678 rumah tangga di kabupaten Nunukan lebih 80 persen belum terlayani dan yang sudah terlayani juga belum stabil, begitu dalam visi misi anda, bisa jelaskan tentang hal tersebut,’’ujar DR.Karim dalam sesi kedua pendalaman visi misi untuk tema pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih.

Paslon Damai, memberi jawaban dengan pernyataan akan komitmen mereka untuk menjaga hutan yang merupakan penyangga sumber air tersebut.

‘’Kita bisa lihat sekarang ini, betapa ironinya hutan yang ada di sekitar sungai dan sumber air dari PDAM yang berujung pada kemampuan suplay. Komitmen kami bagaimana menjaga sumber air tersebut.’’jawab Danni.

Selain itu butuh adanya penyediaan sarana prasarana ketersediaan embung agar sebanyak mungkin menampung air sebagai cadangan, ini perlu dilakukan supaya air bisa mencukupi manakala musim kemarau. Dan salah satu solusinya adalah memperbanyak embung.

‘’Bagaimana menyediakan sarana berupa sambungan air bersih termasuk sarana PDAM dan pipa yang disediakan ke masyarakat, kita akan coba upayakan secara gratis,’’kata Nasir.

Senada dengan hal tersebut, pasangan petahana yang memiliki slogan AMANAH juga punya langkah serupa dan sudah menjalankan sejumlah kebijakan baik untuk suplay maupun pasokan air bersih kepada masyarakat.

Asmin Laura mengatakan, pemenuhan sarana air bersih sudah dilakukan dan dibuktikan 4 tahun selama dirinya menjabat.

‘’Di seluruh kecamatan telah kita wujudkan meski belum sempurna 100 persen, tapi di setiap tahun, kita intervensi anggaran untuk pemenuhan air bersih dan sampai saat ini sudah sekitar 4500 sambungan rumah yang sudah kita berikan dalam bentuk subsidi yang seharusnya masyarakat membayar Rp.2,6 juta jadi Rp.550.000 saja.’’katanya.

Selain subsidi bayar, pemerintah juga sudah memberikan subsidi kepada PDAM salah satunya untuk membeli obat-obatan penjernih air dan sebagainya,

‘’Dan perlu diketahui untuk membangun sistem jaringan PDAM itu membutuhkan dana yang besar, kami berusaha bagaimana PDAM secara bertahap akan kita tingkatkan, kita akan berkoordinasi dengan provinsi, berkoordinasi dengan pusat, itu kita lakukan sepanjang tahun.’’imbuh Hanafiah.

Moderator juga bertanya mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Apa saja masalah utama dalam upaya penegakan pemerintahan yang bersih, dan bagaimana langkah para paslon Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadikan pemerintahan bersih tidak hanya sekedar slogan.

‘’Apa yang akan anda sekalian lakukan selama pemerintahan anda untuk memperbaikinya jika terpilih?,’’tanyanya.

Paslon AMANAH yang mendapat giliran pertama memberi jawaban, yang mengakibatkan KKN muncul terkadang akibat ketidak tahuan ASN dalam memahami Tugas Pokok dan Fungsinya, sehingga pimpinan harus terus memberi informasi dan peringatan.

Sejauh ini, pengawasan sudah dilakukan dan akan dimaksimalkan sehingga menjadi lebih optimal.

‘’Alhamdulillah selama 4 tahun masa kepemimpinan saya sudah kita optimalkan, kami bekerja sama dengan inspektorat dan BPKP, ini sudah kita wujudkan dalam rangka menjalankan pemerintahan yang ada agar bisa mencapai akuntabel dan transparan.’’jawab Laura.

Hanafiah menambahkan, salah satu kekurangan dan kesalahan yang kerap terjadi adalah ASN seringkali menggampangkan sesuatu, hal ini dipandang sebagai kekurangan literasi dari ASN saat ini.

‘’Kita perlu menanamkan moralitas dan keagamaan agar mereka bisa bekerja sesuai harapan masyarakat dan yang tak kalah penting kita sebagai pemimpin harus menjadi contoh bagi ASN yang ada di lingkup pemerintahan daerah, memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan agar tak mengulangi kesalahan yang sama nantinya.’’katanya.

Sementara itu, Paslon Damai menjawab, perlu adanya peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur, dibutuhkan penindakan terukur agar para ASN takut melakukan KKN. Salah satu inovasi yang diusung adalah dengan mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel juga transparan di semua tingkatan.

Menurut DAMAI, yang bisa memunculkan KKN adalah demokrasi kita. Setiap moment Pilkada menghabiskan sekian banyak dana yang kemudian itu memancing sebuah pemerintahan untuk melakukan korupsi. Di luar itu semua, mewujudkan pemerintahan bersih adalah keinginan baik seorang pemimpin.

‘’Selama pemimpin komitmen memberantas korupsi maka Insyaalloh akan diikuti aparatur lainnya, untuk itu kami akan membentuk tim pencegahan dan pemberantasan korupsi, melakukan edukasi seluruh pejabat struktural dengan mengikuti diklat anti korupsi, juga mengevaluasi sistem, sekiranya ada peluang terciptanya korupsi.’’kata mereka.(mk).

Postingan Terkait

Tinggalkan Komentar

Kontak

© 2023 Swara Kaltara | All Rights Reserved