MALINAU, SWARAKALTARA.COM–Ketua Kadin Kaltara Kilit Laing mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah baik daerah maupun pusat pada masyarakat perbatasan masih besar. Diperlukan kerja sama dan kesungguhan antara pemerintah di berbagai tingkat dengan seluruh stakeholder. “Kerja sama antara pemerintah dengan berbagai stakeholder sangat perlu. Karena pekerjaan rumah di sana sangat banyak dan bebannya cukup berat,” ungkap Kilit Laiang, Rabu (30/12).
Salah satu yang perlu mendapat prioritas adalah pembangunan infra struktur di wilayah perbatasan Krayan. Pembangunan akses jalan dari Malinau menuju Long Bawan-Krayan, Kabupaten Nunukan diharpkan Kilit Laing terus diprioritaskan. “Jangan setengah hati. Agar akses segera lancer dan pelayanan pemerintah sampai ke pelosok perbatasan. Kalau akses sudah lancer pertumbuhan ekonomi di perbatasan segera bisa dinikmati oleh masyarakat seperti di kota,” ungkapnya.
Pembangunan infra struktur jalan di wilayah perbatasan tersebut, selain akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang, sebetulnya juga dapat mendorong peningkatan ekonomi pada saat ini. Yaitu jika dalam pelaksanaan pembangunan ada keterlibatan perusahaan atau pengusaha lokal. Sayangnya, keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan pembangunan masih kurang. Menurut Kilit, selama ini kegiatan pembangunan banyak dilakukan pengusaha luar yang enggan melibatkan pengusaha lokal. Fasilitas dan material pembangunan pun didatangkan dari luar.
“Padahal ada. Pengusaha lokal ada yang sudah berjuang membantu pemerintah berinvestasi membawa alat alat berat, bahkan mengelola bahan baku batu, menyediakan material batu, dan armada fasilitas untuk membangun jalan dan jemabatan. Sekarang ditinggal kan begitu saja. Tidak di hargai lagi jerih payah mereka pengusaha lokal itu,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan ada kerja sama yang saling menguntungkan. Sebab kalau pengusaha lokal terlibat maka dengan sendirinya masyarakat akan terlibat. “Karena yang bekerja masyarakat lokal. Yang dimanfaatkan untuk pembangunan adalah potensi lokal yang dimiliki masyarakat setempat. Nah kalau ini yang terjadi, masyarakat kan saat itu juga menikmati hasil ekonominya,” tambah Kilit.
Ketua Kadin menilai beberapa tahun belakangan ini terdapat kegiatan pembangunan di perbatasan yang gagal alias tidak selesai sesuai target. Kondisi tersebut dianggapnya merugikan masyarakat. “Karena dana di kembalikan pembangunan pun tertunda. Situasi ini tidak bisa didiamkan karena pemerintah pusat tidak melihat di lapangan bagaimana kondisinya,” pungkas Kilit. (nu)
