NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjanjikan 2 unit mesin PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.
Hal tersebut ia sampaikan dalam kunjungannya ke Nunukan, Selasa (20/03/2021) malam.
‘’Bupati tolong segera siapkan suratnya. Itu akan menjadi dasar kami BNPB memberikan bantuan dua mesin PCR itu,’’ujarnya.
Tidak hanya mesin PCR, Doni juga mengalokasikan bantuan 5000 Pcs Antigen, 50.000 lembar masker kain dan 10.000 lembar masker medis.
Total bantuan yang diberikan untuk Kabupaten Nunukan diluar mesin PCR senilai Rp717.230.000.
Untuk memastikan bantuan tersebut, Doni meminta stafnya dari Deputi V BNPB, Prasinta, untuk langsung menghubungi Jakarta mengurus pengiriman bantuan tersebut sesegera mungkin.
Menurut Doni, Kabupaten Nunukan yang merupakan perbatasan RI – Malaysia ini harus mendapat perhatian serius.
Banyak Pekerja Migrant Indonesia (PMI) dideportasi Malaysia melalui pelabuhan Tunon Taka Nunukan sehingga keselamatan mereka patut diperhitungkan.
Setiap kedatangan WNI dari luar negeri harus melalui pemeriksaan Swab PCR. Doni juga berharap agar segala sesuatu yang mendukung operasional PCR harus dipersiapkan dan dikomunikasikan.
“Karena menyangkut Warga Negara Indonesia, pemerintah dan kita semua berkewajiban untuk mencarikan solusinya”, ujar Doni Monardo lagi.
Terpisah, Juru bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Nunukan Aris Suyono dalam paparannya menjelaskan, testing di kabupaten Nunukan menemui kendala akibat tidak adanya fasilitas pemeriksaan PCR.
Baik probable maupun suspeck harus menunggu hasil sample diagnose yang dikirim ke RSUD Tarakan atau ke BBLK Surabaya. Butuh waktu paling cepat 3 hari atau paling lambat seminggu atau lebih untuk mengetahui hasil diagnose tersebut.
‘’Kita hanya punya satu fasilitas pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) dengan kapasitas 5 sampel sekali running. Pengiriman sampel lebih dari 24 jam ke Surabaya, hasil keluar yang melebihi waktu 24 jam, dan rasio testing kurang dari 100 sampel dalam seminggu. Ini tidak sesuai standar,’’ujarnya.
Fakta ini belum dihadapkan pada rutinnya deportasi Pekerja Migrant Indonesia (PMI) melalui pelabuhan Tunon Taka Nunukan, ataupun PMI yang pulang ke Indonesia secara illegal.
Siapapun tak boleh melarang WNI kembali ke negaranya, sementara Kabupaten Nunukan memiliki keterbatasan antigen.
Masalah lain adalah, mayoritas deportan tidak mengantongi surat keterangan negative covid-19 dari Malaysia.
Hal ini butuh perhatian serius dan diakui menyulitkan Satgas Covid-19 Nunukan manakala ada yang terindikasi positif covid-19.
‘’Akhirnya pak Doni meminta orang Kemenlu menghubungi Konsulat RI di Malaysia. Bagaimana agar para PMI dipulangkan dengan membawa hasil test negative covid-19,’’imbuh Aris.
Aris juga blak blakan mengakui bahwa Satgas Covid-19 Nunukan tidak bisa massif melakukan tracing kontak erat akibat kekurangan antigen.
Tracing hanya terfokus untuk kluster keluarga, padahal sejumlah komunitas sentinel seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun asrama perusahaan, diakui rawan penularan wabah covid-19.
‘’Saat ini bantuan antigen sudah dikirim. Kita akan mulai massif melakukan tracing. Akan banyak yang kita minta untuk isolasi mandiri dan semoga penularan covid-19 di Nunukan segera berhenti,’’kata Aris.
Reporter : Viq
