Satria mengatakan, PT.Pertamina melakukan uji coba distribusi LPG NPSO 12 Kg sebanyak 44 tabung ke Krayan. Untuk ini, PT.Pertamina rela merogoh ongkos angkut yang tidak sedikit demi memastikan masyarakat Indonesia, menikmati produk dalam negeri dengan harga yang terjangkau.
Pengiriman LPG perdana ke Krayan, juga menjadi pengiriman pertama LPG menggunakan pesawat terbang di Indonesia.
‘’Memang distribusi LPG dengan pesawat menjadi hal pertama di Indonesia. Pesawat telah dilakukan pengecekan, dan tentunya Pertamina memastikan dari sisi keselamatan dan keamanan. Termasuk lisensi dan keahlian pilot,’’tegasnya.
Pengiriman ke Krayan juga melalui proses cukup panjang, Pertamina butuh waktu 5 hari mendatangkan LPG 12 Kg dari depot LPG Balikpapan menggunakan kapal menujua Tarakan.
LPG lalu dibawa ke bandara untuk diangkut menggunakan pesawat dengan kapasitas 45 tabung per flight.
Sesampainya di Krayan, LPG dikirim ke pangkalan CV Prima Energi yang berlokasi di Kecamatan Krayan Induk.
Pendistribusian perdana untuk wilayah Krayan, akan dilakukan hingga 13 Maret 2021 dengan jumlah total 224 tabung.
‘’Untuk selanjutnya, tong LPG kosong akan dikumpulkan di pangkalan yang sama, akan kami ambil untuk isi ulang. Kita akan evaluasi agar pendistribusian dapat berlangsung dengan aman dan lancar,’’katanya lagi.
Terpisah, Camat Krayan Induk Heberly mengatakan, distribusi LPG dalam negeri memang menjadi impian warga perbatasan RI – Malaysia.
Sejak Pandemi covid-19, wilayah Krayan yang hampir 98 persen menggantungkan kebutuhan hidup ke Malaysia ini, sangat kesulitan mendapatkan LPG.
‘’Ini sebuah harapan yang terkabul. Sejak Malaysia lockdown, kami semua kesulitan mendapat LPG, meski ada, harganya sekitar Rp.1,5 juta. Selama ini kami masih menganggap mustahil LPG bisa diangkut pesawat. Pertamina membuktikan itu ke kami,’’katanya.
Heberly melanjutkan, pengiriman LPG Pertamina menjadi angin segar bagi warga perbatasan RI – Malaysia.
Masyarakat Krayan tidak lagi harus menebang kayu untuk kayu bakar. Pasalnya, menebang kayu menjadi sebuah dilema, karena hutan Krayan merupakan hutan lindung.
Menebang kayunya untuk kayu bakar, tentu berimplikasi pada hukum dan kerusakan lingkungan. Bahkan bertentangan dengan adat setempat.
‘’Kami berharap, ini ada keberlanjutannya. Pemerintah Kecaamatan akan mendata berapa banyak kebutuhan masyarakat. Hasilnya akan kita laporkan ke Pertamina, supaya pasokan bisa mencukupi dan membantu meringankan perekonomian warga perbatasan,’’kata Heberly. (Viq).
