MALINAU, SWARAKALTARA.COM—Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltara Hendri Tuwi SE, M.Si kembali turun ke lapangan menemui masyarakat di Kabupaten Malinau. Berbagai agenda dilakukan di Malinau. Salah satunya memastikan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Pada kunjungan kerja kemarin, Hendri Tuwi didampingi oleh beberapa personil perwakilan dari Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kaltara, Perwakilan Dinas PUPR-PERKIM Kabupaten Malinau, Perwakilan Kecamatan Mentarang, unsur Pemerintahan Desa dan ketua RT 1 – 2 Desa Lidung Keminci.
“Kami meninjau kondisi beberapa lokasi yang sebelumnya disuarakan oleh masyarakat. Sekitar sebulan lalu saat kami melakukan peninjauan terkait kondisi permukaan badan jalan di sepanjang jalan poros lingkar Provinsi Kaltara yakni akses penghubung antar beberapa desa dari 3 kecamatan di Kabupaten Malinau. Antara lain Desa Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Taras, Lidung Keminci, Long Kenipeh, Sentaban, Long Bila, Desa wisata Setulang, Punan Setarap, dan seterusnya,” papar Hendri Tuwi, Jumat (23/4)
Pada kunjungan kali kedua ini Hendri Tuwi dan rombongan kembali meninjau jalur yang sama. Namun, lebih fokus pada peninjauan langsung kondisi tanah tepi sungai yang merupakan bagian pondasi atau penopang utama ujung jembatan yang terdapat pada sebelah kawasan Desa Lidung Keminci Kecamatan Mentarang.
Kunjungan kerja kemarin, imbuh Hendri Tuwi, juga dilakukan sesuai permintaan warga Desa Long Bila Kecamatan Malinau Barat, warga Desa Wisata Budaya Setulang dan beberapa desa lainnya, pada saat kegiatan Reses sekitar 1 bulan lebih lalu. Hendri Tuwi dan rombongan kemudian menyusuri akses jalan penghubung beberapa desa di atas.
Terkait dengan jalan dari Lidung Keminci hingga Setulang, yang mengalami rusak parah dan sisi kiri kanan jalan yang tak terawatt, Hendri Tuwi meminta PUPR Provinsi menangani secara serius.
“Itu perlu ada kegiatan yang berupa pembersihan perawatan bahu jalan agat tidak menutup badan jalan. Perawatan dan pemeliharaan harus dilakukan secara berkala. Karena merupakan bagian provinsi diharapkan dapat ditangani serius oleh pihak provinsi,” pungkas Hendri Tuwi.
(Whl)
