NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Meski Pemerintah Daerah Nunukan Kalimantan Utara sudah mengeluarkan kebijakan dengan ketentuan wajib membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk pengambilan LPG Subsidi, antrean warga tetap saja tidak terurai.
Kerumunan warga bahkan semakin membludak di sejumlah agen pangkalan LPG Melon yang tentunya dikhawatirkan menjadi kluster baru dalam penyebaran Covid-19.
Kondisi ini menjadi sebuah ironi dan keprihatinan warga perbatasan RI yang terus menerus dihadapkan pada kondisi yang sama bertahun tahun.
Untuk menunjukkan keprihatinannya, salah satu penggiat medsos Hj.Sofy, menuangkan unek uneknya di Face Book.
‘’Ya Alloh, jangan tambah azab kelangkaan tong gas LPG subsidi dengan menyebarnya corona akibat antrian warga di Nunukan,’’katanya prihatin, saat dihubungi, Minggu (9/5/2021).
Shofy membuat video tersebut, sekaligus sebagai kritikan dan sindiran untuk warga kaya yang tega mengambil hak warga miskin.
Hampir setiap kali antrean, warga miskin berteriak teriak menunjukkan kartu SKTM dan berharap mendapat jatah LPG 3 Kg.
Tidak sedikit dari mereka yang antre berjam jam tak kebagian. Mereka terpaksa kembali dengan wajah menunduk dengan menenteng tong kosong. Sementara warga kaya yang juga memiliki SKTM pulang dengan senyuman dan tong gas penuh di tangan.
Akibat kondisi ini kata Sofy, sejumlah agen juga menaikkan harga gas LPG dari Rp18.000 menjadi Rp50.000 bahkan lebih.
‘’Untuk apa kalian mengantre panas panas untuk mengambil hak orang miskin? Tidak lihatkah itu tulisan di tong gas melon ‘’untuk warga miskin’’? janganlah sayang beli gas LPG 16 Kg, harta bukan juga kalian bawa mati,’’kata Shofy geram.
Video yang diunggahnya pada Sabtu (8/5/2021) inipun menuai lebih 1000 komentar dan dianggap mewakili suara masyarakat miskin.
Video lain yang menggambarkan warga berebut tong gas LPG subsidi juga diunggah oleh akun Siti Nadia warga pulau Sebatik.
Terlihat antrean warga berjubel, berteriak teriak dan berebut menunjukkan kartu SKTM kepada agen pangkalan LPG di Sebatik, demi menukar tong kosong mereka.
Tidak terlihat ada pengawasan petugas, dan protocol kesehatan tidak lagi menjadi kepedulian masyarakat saat berebut tong gas LPG Subsidi.
Banyak SKTM dikeluarkan untuk orang kaya
Dimintai tanggapan atas kondisi ini, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Pemkab Nunukan Mukhtar tidak membantah kondisi yang menjadi sorotan tajam masyarakat ini.
‘’Akhir akhir ini suplay Pertamina dari Balikpapan ke Tarakan sering terlambat. Kuota yang mereka kirim juga berkurang dari kebutuhan, ndak tahu apa masalahnya. Saya hubungi Pertamina katanya kemarin besar ombak, jadi kapal LCT gak bisa muat banyak,’’jawabnya.
Mukhtar memastikan kondisi yang terjadi akhir akhir ini diakibatkan oleh kendala cuaca. Terakhir kali Pertamina mengirim LPG hanya sekitar 6000 tong saja dari kuota 10.000 dalam sekali kirim.
Ia juga mengakui banyak menemukan SKTM yang dikeluarkan Lurah dan Kades untuk orang kaya yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi LPG 3 Kg.
Kendala lain adalah nihilnya anggaran pengawasan yang menjadi masalah tersendiri bagi tim pengawas untuk bekerja.
‘’Tapi kami tetap mengawasi, memang kita akui masih banyak Kades dan Lurah masih mengeluarkan SKTM untuk orang kaya. Itu yang sulit kita kendalikan karena kita takut malah jadi sasaran warga nantinya,’’kata Mukhtar.
Tanggapan DPRD Nunukan
Terpisah, anggota DPRD Nunukan Andre Pratama bereaksi keras atas jawaban Pemkab Nunukan.
Andre berpendapat, focus dan konsentrasi pemerintah daerah terhadap krisis di masyarakat sangat kurang. Ia mengaku pesimis dengan kinerja Pemkab Nunukan padahal akar masalah sudah diketahui yakni di sektor pengawasan.
‘’Dari awal kapal datang, seharusnya tim pengawas sudah memastikan jumlahnya. Menghitung, mengecek dan mengawal sampai distribusi ke agen, ini untuk antisipasi bocor di jalan. Jatah Nunukan sekitar 20.000 tabung, mengapa yang terjadi selalu langka dan antrean panjang?,’’lanjutnya.
Ada beberapa point yang menjadi masukan untuk pemerintah, yaitu menambah kuota dan armada agen agar bisa memberikan suplay yang cukup bagi masyarakat miskin.
Selain itu, Pemkab Nunukan hendaknya merekomendasikan ke Pemerintah Provinsi Kaltara agar secepatnya dibangun Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG) di kota Tarakan.
Lebih lanjut Andre mengatakan, persoalan antrean LPG 3 Kg yang merupakan subsidi untuk warga miskin bukan baru terjadi di Kabupaten Nunukan. Tapi sudah bertahun tahun tanpa ada solusi.
‘’Kalau menyalahkan cuaca. Ini bukan kali pertama terjadi. Sudah berapa tahun masalah LPG tidak selesai? Kalau masalah tidak ada anggaran untuk pengawasan, kenapa tidak dianggarkan?,’’tanyanya.
Reporter : Viq
