DPRD Kabupaten Tana Tidung Gelar Agenda Rapat Paripurna

TANATIDUNG, SWARAKALTARA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung menggelar Rapat Paripurna ke- 9 Masa Persidangan II Tahun 2021, Selasa (8/6).

Pada rapat yang dihadiri langsung para legislator tersebut, DPRD Kabupaten Tana Tidung membahas dua agenda utama.

Agenda, menerima jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi- fraksi atas nota penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab Tana Tidung T.A 2020 dan pembahasan 14 Raperda eksekutif.

Kemudian, menyampaikan jawaban fraksi fraksi terhadap tanggapan Pemerintah terhadap nota penjelasan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tana Tidung.

Menyampaikan apresiasi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) Heri Rizal,  Hanafi menyampaikan dukungan pihak eksekutif dalam penyusunan Raperda tersebut menjadi produk hukum. Setelah agenda tersebut, DPRD KTT akan segera menyusun tahapan selanjutnya sesuai ketentuan berlaku.

Pada rapat tersebut, Heri Rizal juga berbicara terkait tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR bagi pihak perusahaan. Usulan pembentukan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR didasari untuk memformulasikan aturan normatif sebagai payung hukum pemberlakuan CSR di Kabupaten Tana Tidung.

Dengan dibentuknya peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR, diharapkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di wilayah KTT akan turut memberikan kontribusinya dalam pembangunan daerah, ujar Hanafi.

“Kami dari pihak legislatif, akan berupaya maksimal agar seluruh tahapan bisa segera diselesaikan. Sehingga Raperda yang telah dibahas, bisa segera disahkan menjadi Perda,” kata Heri.

Terkait Perda terhadap perusahaan tersebut, ia menilai pihak perusahaan harusnya tidak hanya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun juga harus ikut berperan serta bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Adapun, Bupati Kabupaten Tana Tidung, Ibrahim Ali pada Rapat Paripurna tersebut diwakili oleh Wakil Bupati KTT, Hendrik. Tampak beberapa pejabat utama Pemkab dan jajaran Forkopimda KTT lainnya juga turut menghadiri rapat tersebut.

Reporter : Gani

  • swarakaltara

    swarakaltara.com portal media online kaltara

    Related Posts

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Bertempat di Panggung Budaya Padan Liu’ Burung, Pemkab Malinau kembali menggelar acara Halal Bihalal. Acara ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemkab Malinau dalam rangka menjalin…

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Sebanyak 52 calon jemaah haji Kabupaten Malinau resmi dilepas oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H. Acara pelepasan dilaksanakan di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Mungkin Kamu Melewatkan

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Kepungan Debu Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan

    Kepungan Debu  Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan