Kesbangpol Bulungan Gelar Rakor, Parpol Dapat Berikan Edukasi dan Bantuan Penanganan Covid-19

BULUNGAN, SWARAKALTARA.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bulungan melaksanakan rapat koordinasi bantuan partai politik pada Selasa (8/6) di Ruang Rapat Kesbangpol.

Rakor juga diisi penyampaian aturan baru Permendagri di antaranya kegiatan pendidikan politik dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan serta bantuan penanganan pandemi Covid-19.

Kepala Kesbangpol Bulungan, Abdul Wahid, S.Sos, M.AP menjelaskan, bantuan keuangan bagi partai politik (parpol) dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.

Seperti diketahui, pengurus parpol tingkat kabupaten kota dapat mengajukan surat permohonan bantuan keuangan parpol kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada KPU kabupaten kota dan Kepala Badan Kesbangpol kabupaten kota. Surat permohonan tersebut ditandatangani ketua dan sekretaris parpol bersangkutan. Kemudian pada Permendagri 78/2020 terdapat pasal baru yaitu Pasal 28A yang menyebutkan kegiatan pendidikan politik dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penaganan pandemi Covid-19.

“Kegiatan tersebut dilakukan dalam pertemuaan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” tandasnya.

Dilanjutkan, selain sosialisasi dan edukasi, bentuk kegiatan pendidikan politik yang dilakukan parpol juga dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi Covid-19 kepada anggota partai politik dan masyarakat, berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/ atau penyemprotan disinfektan.

Rakor tercatat diikuti perwakilan 12 parpol yang mendapat bantuan keuangan di Kabupaten Bulungan, yaitu PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, Partai Perindo, PPP, Pan, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB.

Repoter : Keket.

  • swarakaltara

    swarakaltara.com portal media online kaltara

    Related Posts

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Bertempat di Panggung Budaya Padan Liu’ Burung, Pemkab Malinau kembali menggelar acara Halal Bihalal. Acara ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemkab Malinau dalam rangka menjalin…

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Sebanyak 52 calon jemaah haji Kabupaten Malinau resmi dilepas oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H. Acara pelepasan dilaksanakan di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Mungkin Kamu Melewatkan

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Kepungan Debu Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan

    Kepungan Debu  Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan