MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih periode 2021-2024, Wempi-Jakaria jika berdasarkan perhitungan kalender, sudah masuk dihari ke-67 menuju program 100 hari kerja di masa kepemimpinannya.
Diketahui, di dalam sistem tata negara dan administrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia tidak dikenal istilah 100 hari kerja. Istilah ini hanyalah penanda bahwa periode kepemimpinan Bupati dan Wabup telah berlangsung selama kira-kira 3 bulan lebih 10 hari.
Program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak dihitung berdasarkan hitungan hari selama kurang lebih tiga bulan tersebut. Patokan dan tolak ukur hasil pelaksanaan program pembangunan adalah RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk tahunan dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk satu periode kepemimpinan.
“Di program 100 hari kerja itu merupakan langkah awal untuk memulai program jangka panjang kami. Sampai saat ini sudah banyak program dan kegiatan yang sudah berjalan misalnya di bidang pertanian, keagamaan, keterampilan milenial, pendidikan dan pemberdayaan di desa,” kata Bupati Malinau, Wempi Mawa.
Hal itu disampaikannya saat bersilaturahmi dan berdialog langsung dengan para petani di Kampung KPK (Kampung Perkebunan Kabiran), Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Jum’at (2/6/2021).
Demi mewujudkan semua niatnya, Bupati Wempi dan Wakil Bupati Jakaria di pencapaian 100 hari kerja, terus menggenjot program prioritas percepatan pembangunan melalui 5 target program dan kegiatan.
Salah satunya di bidang pertanian melalui program Rasda Plus, Pemkab Malinau telah merawat jalan-jalan pertanian guna mempermudah akses transportasi para petani.
Selain itu, Bupati Wempi juga telah meluncurkan program “Petani Sehat” untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para petani di Kabupaten Malinau.
Sesuai janjinya, ia berkomitmen untuk mewujudkan semua program pemerintah daerah, dengan memfokuskan alokasi APBD untuk masyarakat Malinau.
Menurutnya, APBD bisa tetap sasaran jika dilaksanakan melalui program, bukan berdasarkan kemauan satu atau dua kelompok orang.
“Karna pemimpin daerah dipilih masyarakat melalui visi-misi dan program kerjanya. Jika saya dan Bapak Jakaria tidak menjalankan visi-misi dan program kerja ini, maka rakyat berhak menuntut,” ucapnya.
Karna pemimpin daerah, tambah Wempi, telah disumpah janji kepada masyarakat. “Jika kami tidak menjalankan program kerja tersebut, kami siap diberhentikan,” tegasnya.
Ia berharap, saat ini bersama mitra Pemerintah Daerah yaitu jajaran DPRD Malinau, akan bersama-sama memfokuskan alokasi dana APBD di program prioritas pemerintah daerah. (*)
