BULUNGAN, SWARAKALTARA.COM- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Keluarga Massenrempulu (HIKMA) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), dr. Khairul resmi melantik Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HIKMA Kabupaten Bulungan masa bakti 2022 – 2027, Drs. Sanusi yang berlangsung di Gedung Gadis, Provinsi Kaltara, Sabtu (26/3) lalu.D
sambutannya, dr. Khairul yang juga sebagai Wali Kota Tarakan menegaskan HIKMA bukan merupakan organisasi politik. Artinya, setiap pengurus HIKMA di provinsi termuda di Indonesia ini ditekankan tidak campur adukkan urusan politik di dalam menjalankan program di organisasi ini. “Jadi pengurus harus siap – siap kurus. Karena di organisasi ini tidak mungkin mencari keuntungan. Tetapi, bagaimana menerapkan motto organisasi yaitu tolong-menolong, bantu-membantu dan nasehat- menasehati,’’ ungkapnya.
Dikatakannya juga, perlunya disampaikan hal itu dikarenakan bahwa apabila di dalam tubuh organisasi ada campur aduk politik. Maka, ini potensi akan pencah dan hancur organisasinya. Bahkan, dicontohkan olehnya saat menjabat sebagai Ketua DPD HIKMA Tarakan sebelumnya. Pihaknya sampai menghentikan seluruh program HIKMA jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat itu. “Saya tidak mau (jalankan program HIKMA). Dikira ada muatan politisnya. Maka, hal – hal seperti ini harus dijaga betul oleh Ketua DPD Bulungan yang baru dilantik ini. Sehingga organisasi ini tak pencah dan hancur,’’ ujarnya.
Namun, lebih lanjutnya, bukan berarti ketegasan ini sehingga berfikir setiap individu pengurus HIKMA ‘buta’ politik. Menurutnya, silahkan pengurus memilih partai dan organisasi politik yang mana saja.
Tetapi, diharapkan tidak sekali lagi campur adukkan urusan politik ke organisasi ini. Penekanan ini ditegaskannya berlaku untuk seluruhnya. Bahkan, pihaknya mencotohkan pada tubuh organisasi di tingkat wilayah provinsi ini sendiri. “Di HIKMA Kaltara ini membuktikan tidak ada campur aduk politik. Misal, Sekjen saya ini adalah dari Hanura. Lalu, Ketua Harian dari Gerindra serta pengurus lainnya dari PPP, PAN, Nasdem dan lainnya,’’ sebutnya.
Organisasi HIKMA ini, tambahnya, ke depannya diharapkan dapat terus membantu dan berkontribusi di setiap daerah yang ada. Atau istilahnya bahwa dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sehingga orang – orang dalam pengurus HIKMA ini dapat menjadi bagian penting disuatu daerah. Terlepas dari campur tangan politik pada tubuh organisasinya. “Hal seperti ini memang perlu untuk ditekankan sejak dini.
Karena suasana politik ini akan terasa dampaknya apabila di tubuh organisasi ada yang mencapuradukannya,’’ tutupnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD HIKMA Bulungan, Drs. Sanusi memastikan ke depannya tidak akan campur adukkan politik dengan organisasi. Termasuk, di jajaran pengurus di dalamnya.
Mengingat, HIKMA ini adalah organisasi kekeluargaan. “HIKMA ini organisasi kekeluargaan. Kita tidak bicara politik. Tetapi, bagaimana ke depannya dapat berkontribusi pada kemajuan aspek pembangunan di daerah ini,’’ ungkap pria yang menjabat sebagai Kepala Disdukcapil Kaltara ini.
Lanjutnya, andaipun nantinya ternyata di jajaran pengurus ada yang lalai. Khususnya, dalam persoalan politik yang di campur adukkan. Maka, akan ada mekanisme yang nantinya menjadi prosedur guna menempuh kebutuhan yang dimusyawarahkan. “Ada dipanggil dan diberikan nasihat. Atau difasilitasi agar nantinya bisa benar – benar tetap komitmen pada tujuan organisasi ini,’’ ujarnya.
Untuk diketahui, di Bulungan berdasarkan data yang ada terdapat setidaknya 7 ribu lebih warga keluarga Massenrempulu ini. Ini tersebar merata di seluruh wilayah dengan sebutan Bumi Tenguyun ini.
Reporter : IFA
