MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Aparatur Ssipil Negara (ASN) persoalkan diamnya DPRD Malinau terkait pemotongan TPP.
Permasalahan ini sebelumnya sempat mencuat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022 lalu. Selain keterlambatan, ASN juga mempertanyakan transparansi pemotongan TPP.
Dimana fungsi pengawasan DPRD Malinau atas kisruh pemotongan TPP, ucap Elisa Selutan Ketua Forum Pemuda Peduli Malinau (FPPM Malinau), kepada swarakaltara.com, Senin (23/5/22).
“Saya sangat menyayangkan, kenapa anggota DPRD Malinau seolah diam soal kebijakan pemotongan TPP ini. Padahal, riaknya ini luar biasa. Di mana-mana teman-teman ASN, orang berteriak soal TPP. Masa lembaga yang harusnya mengakomodir justru membisu,” ujarnya, Sabtu (21/5/2022).
Elisa yang juga merupakan seorang ASN, pemotongan TPP juga ramai disuarakan pegawai lainnya.
Rata-rata ASN mengakui kebijakan pemotongan TPP adalah hal yang wajar, namun sayangnya tak pernah disosialisasikan.
Elisa dan rekanan ASN lainnya menyayangkan tak ada desakan oleh lembaga perwakilan rakyat. Minimal mempertanyakan persoalan tersebut.
“Saya mempertanyakan kinerja Anggota Dewan. Kenapa seolah mereka tidak tergerak. Padahal ada sekian ribu pegawai yang terdampak. Tapi dari Dewan pun tidak ada tindakan. RDP, atau sekadar mempertanyakan pun tidak ada,” katanya.
Dia berharap DPRD Malinau menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan tersebut. Karena semakin lama, pemotongan TPP Justru menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kedua lembaga, baik eksekutif maupun legislatif.
Elisa mencontohkan, pada periode pemerintahan sebelumnya, Anggota DPRD mendesak agar pemerintah mempertimbangkan baik-baik wacana pemotongan TPP.
“Pas zaman pemerintahan sebelumnya ada wacana yang sama, TPP mau dipotong. Tapi saat itu anggota Dewan yang maju dan mempertanyakan pertimbangan Pemkab. Namun DPRD saat ini Tidak ada sama sekali,” ungkapnya.
Dia berharap DPRD Malinau selaku perwakilan suara masyarakat peka dengan permasalahan ini. Karena, hal tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.(**).
