Puluhan Karyawan PT. HPMU Layangkan Aduan ke Disnaker Malinau Terkait PHK

MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Puluhan karyawan perusahaan PT. Hasta Panca Mandiri Utama telah melayangkan aduan ke pihak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Malinau, pada Senin (13/6/2022) pagi.

Perusahaan yang diketahui berdiri sejak tahun 2017 tersebut bergerak di bidang usaha Pertambangan Batubara dan merupakan Sub Kontraktor dari Perusahaan PT. AMNK yang berlokasi di Desa Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.

Saat dikonfirmasi, melalui keterangan Kuasa Hukum Karyawan PT. HPMU Site Malinau, Theodorus G Emmanuel, SH mengatakan, aduan yang pihaknya lakukan ke Disnaker ialah untuk memfasilitasi karyawan melakukan proses perundingan Bipartit.

“Poinnya adalah alasan PHK yang dilakukan PT. HPMU kepada pihak karyawan tersebut menurut kami tidak tepat. Apabila mengacu pada PP 35 Tahun 2021, itulah yang membuat kami berbondong-bondong datang mengadu ke Disnaker,” terangnya kepada awak media, Senin (13/6/2022).

Diketahui, Bipartit adalah proses perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan.

Dalam hal itu pihak karyawan masih menunggu alasan yang jelas terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan.

“Total hampir 58 karyawan yang hadir didampinginya untuk mengadu ke Disnaker Malinau hari ini,” ungkapnya.

Theodorus G Emmanuel menyebutkan, status karyawan PT. HPMU ini sebenarnya belum diberhentikan atau di- PHK secara resmi. “Sebelumnya melalui Surat Edaran (SE) beredar di pihak karyawan yang berencana untuk mem-PHK karyawan terhitung tanggal 31 Mei 2022. Tetapi sampai hari ini para karyawan belum menandatangani surat PHK tersebut. Terlebih para karyawan belum menerima alasan dari perusahaan perihal PHK yang dilakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, pada tanggal 4 Juni pihak perusahaan dan karyawan telah mengadakan pertemuan, namun bukan dalam agenda Bipartit melainkan sosialisasi PP 35 Tahun 2021.

“Inikan jadi aneh, mengapa 3 hari setelah rencana PHK dilakukan, pihak karyawan baru menerima sosialisasi terkait mekanisme PP 35 Tahun 2021. Itu yang menjadi pertanyaan kami, kenapa tidak langsung disosialisasikan setelah aturan itu diterbitkan,” imbuhnya.

Ia menilai, karna itu sifatnya hanya sosialisasi antara perusahaan dan pihak karyawan, maka proses Bipartit harus tetap dilakukan.

“Makanya kami langsung datang ke Disnaker meminta agar memfasilitasi kami melakukan proses Bipartit dengan pihak perusahaan PT. HPMU,” katanya.

Sebagai Kuasa Hukum, Theodorus Emmanuel menegaskan, sesuai Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada beberapa poin yang menjadi tuntutan pihaknya. Diantaranya, seperti pembayaran upah dan tuntutan lainnya.

“Pada hari Kamis mendatang sudah dijadwalkan pertemuan lanjutan terkait proses Bipartit antara karyawan dengan pihak perusahaan,” pungkasnya.(**)

  • swarakaltara

    swarakaltara.com portal media online kaltara

    Related Posts

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Bertempat di Panggung Budaya Padan Liu’ Burung, Pemkab Malinau kembali menggelar acara Halal Bihalal. Acara ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemkab Malinau dalam rangka menjalin…

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Sebanyak 52 calon jemaah haji Kabupaten Malinau resmi dilepas oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H. Acara pelepasan dilaksanakan di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Mungkin Kamu Melewatkan

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Kepungan Debu Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan

    Kepungan Debu  Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan