Dukung 1 Juta Patok Batas Tanah, Bupati Wempi Hadiri Pencanangan Gemapatas di Desa Malinau Hulu

MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Bupati Malinau, Wempi W Mawa bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Malinau, Jum’at (3/2/2023) pagi tadi secara simbolis melaksanakan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS).

Gemapatas yang merupakan program nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pemasangan serentak 1 juta patok batas tanah untuk Indonesia.

Bupati Wempi W Mawa hadir di Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota bersama Kepala BPN Malinau, Shafwan, S.H sebagai tanda dimulainya program nasioal ini di Kabupaten Malinau.

Mengusung tema “Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok,” Bupati Wempi menekankan bahwa hal ini adalah upaya mengakselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang tanda batas pada tanah yang dimiliki.

“Manfaatkan program PTSL ini, agar benar-benar tanah kita menjadi aset yang sangat berguna untuk kita nanti,” ungkapnya.

Gemapatas ini dicanangkan sekaligus sebagai gerakan melawan oknum-oknum yang sering mengganggu warga. Biasanya para oknum tersebut seringkali hadir memanfaatkan kekaburan dan ketidakjelasan batas-batas kepemilikan tanah, sehingga terjadilah sengketa.

“Tanah yang sudah diwariskan turun temurun kemudian berubah menjadi sengketa karena ahli waris tanah tidak tahu persis letak dan batas-batas tanah miliknya. Dari sinilah Mafia tanah mulai bermain. Oleh karenanya, penting agar masyarakat memasang sendiri patok batas-batas tanahnya,” jelasnya.

1 juta patok adalah permulaan, gerakan ini akan terus sampai seluruh bidang tanah di Indonesia bisa dipetakan dan di sertifikatkan.

Dalam kesempatannya, Bupati Wempi pun turut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Malinau yang dengan proaktif ikut mensukseskan program Gemapatas ini.

“Disinilah penting untuk kita memahami bahwa pemasangan batas tanah juga harus disaksikan oleh pejabat, atau aparat yang mengetahui batas-batas tanah dan juga mendapat persetujuan dari tetangga yang berbatasan agar kedepannya tidak menimbulkan konflik maupun sengketa batas ataupun kepemilikan,” pungkasnya.

Reporter : Gani

  • swarakaltara

    swarakaltara.com portal media online kaltara

    Related Posts

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Bertempat di Panggung Budaya Padan Liu’ Burung, Pemkab Malinau kembali menggelar acara Halal Bihalal. Acara ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemkab Malinau dalam rangka menjalin…

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Sebanyak 52 calon jemaah haji Kabupaten Malinau resmi dilepas oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H. Acara pelepasan dilaksanakan di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Mungkin Kamu Melewatkan

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Kepungan Debu Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan

    Kepungan Debu  Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan