Buntut Ingkari Kesepakatan, Akses Jalan PT. SCEM di Blokade Petani

BANGGAI, SWARAKALTARA.COM – asyarakat Batui yang sejak lama dirugikan dan diintimidasi PT Sawindo Cemerlang, hari ini, Kamis, 9 Maret 2023, melakukan penutupan akses jalan menuju pabrik perusahaan PT. Sawindo Cemerlang di Seseba, Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk ekspresi petani yang kecewa atas ketidakjelasan manajemen PT. Sawindo Cemerlang dan tidak ditindaklanjutinya terkait berita acara kesepakatan di Pemda Banggai (4 Agustus 2022). Dalam aksi ini, lagi-lagi pihak oknum Polsek Batui dan beberapa TNI serta security perusahaan mendatangi warga yang sedang memperjuangkan haknya.

Peristiwa ini dilatarbelakangi atas konflik yang belum juga terselesaikan sejak tahun 2009 saat PT. Sawindo Cemerlang memiliki izin survei lokasi di atas tanah warga. Kemudian pada tahun 2014 terbit Sertifikat HGU Perusahaan di atas tanah masyarakat yang mempunyai alas hak SHM dan SKPT/SKT. Konflik ini mencuat di mana pada tahun 2017 melalui oknum polisi Perusahaan memaksa petani untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Pengakuan Hutang (SPK-SPHu) yang isinya sangat memberatkan dan menindas petani. Bagi petani yang bertanda tangan dijanjikan akan dibayarkan dengan pola kemitraan, akan tetapi hingga sekarang petani dibayarkan tidak sesuai dengan hasil kebun mereka sehingga memaksa petani melakukan panen di lahannya sendiri. Disisi lain, bagi petani yang tidak bertanda tangan juga melakukan panen sendiri di tanahnya namun beberapa petani dikriminalisasi oleh oknum kepolisian.

Salah satunya kriminalisasi dan tuduhan terhadap petani adalah yang menimpa Demas Saampap yang dilakukan oleh Polres Banggai, dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Banggai. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 Polres Banggai menetapkan Demas Saampap sebagai tersangka dengan nomor ketetapan (S.TAP/57/V/2022) dan menangkap secara paksa atas tuduhan Pencurian Sawit. Padahal Demas melakukan aktivitas di lahannya sendiri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2014 dengan nomor (592.2/16/HBL/2014) dan Berita acara di tahun 2015.

Bahwa dikarenakan Saudara Demas melakukan aktivitasnya di tanahnya sendiri yang diklaim pihak perusahaan sebagai bagian dari wilayah perkebunannya maka sesungguhnya kasus ini bukanlah merupakan sebuah tindak pidana, namun merupakan perkara perdata. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 melalui rilis di beberapa media pemberitaan, Polres Banggai, melalui Kasat Reskrim Polres Banggai menuduh bahwa “Demas bukan petani tapi tengkulak” padahal Saudara Demas murni merupakan petani/pekebun miskin yang berjuang mempertahankan tanahnya. Tidak hanya menimpa Demas, dalam konflik ini sebanyak sepuluh orang petani dilaporkan ke pihak kepolisian dan dua orang petani ditetapkan menjadi tersangka.(*)

  • swarakaltara

    swarakaltara.com portal media online kaltara

    Related Posts

    Politik Uang Masif, Bawaslu Pasif

    BANGGAI, SWARAKALTARA.COM – Beberapa hari ini, masyarakat Kabupaten Banggai dihebohkan dengan masifnya Politik uang. Seteleh beberapa waktu lalu ketua partai Gerindra dilaporkan ke Bawaslu karena dugaan politik uang kini salah…

    Banggai Bergerak Pasang Baliho Lawan Politik Dinasti

    BANGGAI, SWARAKALTARA.COM – Banggai Bergerak pasang beberapa baliho Lawan Politik Dinasti di pusat kota Kabupaten Banggai. Minggu, 11 Februari 2024. Dalam momentum minggu tenang menjelang hari pemunggutan dan penghitungan suara,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Mungkin Kamu Melewatkan

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Kepungan Debu Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan

    Kepungan Debu  Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan