AMPERA Demo PLN, Pertanyaan Biarpet Listrik

NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Aliansi Mahasiswa Perbatasan (AMPERA) Nunukan Kalimantan Utara mendatangi kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Nunukan, Selasa (08/10) mempertanyakan parahnya kondisi kelistrikan dengan byarpet yang tak pernah berhenti secara bergilir.

Jenderal lapangan Ampera Jumadi Arisal seperti dilansir Kabar Utara, meneriakkan perlakuan PLN yang semena-mena memadamkan aliran listrik tanpa kejelasan kompensasi yang bahkan mengakibatkan banyak kerusakan alat elektronik dan terganggunya pelayanan publik di Nunukan.

“Kami dari AMPERA meminta kejelasan terkait perlakuan PLN yang selalu beralasan kerusakan mesin, tapi ketika diberi bantuan mesin baru malah dialihkan ke pulau lain,”teriaknya memberi orasi.

Bantuan mesin PLTD baru yang digeser ke KTT dan Berau menjadi pokok permasalahan byarpet yang terjadi, sebagai jawaban PLN wilayah Kaltimtara menggantinya dengan mesin bekas milik PLTD Batu Sopong Penajam sebagai back up untuk suplay daya yang kini mengalami krisis dari beban puncak 12,5 MW dan hanya terlayani 9 MW dalam kondisi normal.

Mahasiswa dari beberapa elemen organisasi yang ada di Nunukan menyatakan PLN seakan tuli dengan protes masyarakat yang terus disuarakan lewat mediasi, hearing di kantor DPRD dimana ada tim khusus untuk menangani persoalan ini namun sampai sekarang tidak ada kejelasan, malah dijawab PLN dengan mengeluarkan jadwal pemadaman bergilir saban harinya.

“Kami akan tuntut ini ke PLN wilayah, kami akan bawa ke Ombudsman, kita butuh jawaban dan transparansi, jangan bersikap masa bodoh,”lanjutnya.

Ini tuntutan AMPERA yang sudah diumumkan lewat brosur, medsos dan grup grup whatsaap yang mengajak seluruh masyarakat Nunukan turun ke jalan menuntut hak mereka supaya mendapat pelayanan sebagaimana diatur UU Ketenagalistrikan.

1. Meminta manager PLN Area Berau untuk segera melaksanakan normalisasi listrik di Kabupaten Nunukan.

2. Meminta transparansi data terkait krisis listrik di kabupaten Nunukan.

3. Mendesak kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh pemadaman.

4. Meminta transparansi kinerja Pemda dan DPRD terkait listrik di Kabupaten Nunukan. (red).

  • swarakaltara

    swarakaltara.com portal media online kaltara

    Related Posts

    Ciptakan Lingkungan Ramah Anak, Wabup Jakaria : Upaya Penurunan Angka Stunting di Malinau

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Upaya Pemerintah Daerah Malinau dalam capaian penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) terus dilakukan hingga saat ini. Salah satu upaya tersebut yakni mengatasi masalah kesehatan. Stunting merupakan salah…

    Pemkab Malinau Gelar Rapat Koordinasi, Jelang Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Terpilih

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Malinau pada Pilkada tahun 2020, Wempi W. Mawa -Jakaria akan dilantik pada Senin (26/4/2021) mendatang. Pelantikan di wacanakan akan digelar…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Mungkin Kamu Melewatkan

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Kepungan Debu Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan

    Kepungan Debu  Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan