NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM– Gaji para guru honorer di dataran tinggi Krayan menjadi cerita memprihatikan yang dibahas dalam rapat evaluasi di ruang Ambalat DPRD Nunukan.
Betapa profesi mulia seorang guru masih belum mendapat penghargaan sepadan dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa.
Sampai hari kini, kisah guru pendidik tunas bangsa yang bergaji super minim masih banyak ditemukan.
‘’Banyak kepala sekolah dan guru guru di Krayan prihatin dengan gaji guru honor, sebulan hanya Rp.200.000 bahkan ada yang Rp.100.000,’’ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Nunukan Sudi Hermanto, Senin (15/3/2021).
Dengan gaji yang hanya Rp100 ribu, guru honorer punya tanggung jawab yang besar dan harus berhadapan dengan beragam karakter anak yang sulit diduga.
Beda jauh dengan guru PNS yang sudah lebih layak secara gaji dengan beban tugas yang hampir sama.
Minimnya gaji guru honorer karena banyak sekolah di dataran tinggi Krayan yang hanya memiliki murid sedikit.
Sedikitnya murid, menjadi takaran dari besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Semakin sedikit murid sekolah, semakin sedikit juga dana BOS yang diperoleh.
‘’Sementara gaji guru honor diambil dari dana BOS. Ini memang butuh perhatian serius,’’kata Sudi.
Pemerintah Daerah juga berupaya melobi pemerintah pusat untuk menanggulangi persoalan ini.
Salah satunya dengan mengikut sertakan para guru honor terutama yang mengabdi lebih 10 tahun dan telah terdaftar dalam Dapodik, sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
‘’Selain itu, tahun ini pemerintah pusat memberi batasan sekolah harus memiliki murid atau pelajar paling sedikit 60 anak. Ini akan berpengaruh pada BOS dan tentunya bisa meningkatkan gaji honor di sekolah,’’imbuhnya.
Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan Andi Krislina juga turut prihatin mendengar masih ada saja guru honor bergaji jauh dari kata layak.
Dengan gaji segitu, tentu makan enak hanyalah mitos. Mereka pasti akan memilih pekerjaan lain sebagai ‘jalan ninja’ bagi mereka untuk bertahan hidup.
‘’Memang kita dilematis, kalau mereka dengan gaji segitu bagaimana hidup? Ketika mereka memilih pekerjaan lain, kita rugi karena tenaga pendidik di perbatasan tentu akan berkurang,’’katanya.
Di sisi lain, adanya kuota untuk PPPK Nunukan sebanyak 525 guru sarjana menjadi hal yang patut disyukuri.
DPRD akan mencoba melakukan pressure ke pusat dengan mengedepankan issue perbatasan dan pentingnya pendidikan bagi generasi yang hidup di tapal batas.
Harapannya, pusat lebih memberi perhatian lebih serta mengistimewakan Nunukan dalam program yang digagas ke depannya.
Lobi lobi ke pemerintah pusat harus digalakkan karena daerah saat ini masih terkendala anggaran. Masih ada refocusing hampir Rp.50 miliar untuk penanganan covid-19 tahun 2021.
Sehingga optimalisasi pembangunan dari segi infratruktur maupun ekonomi sedikit terhambat.
‘’Kita masih punya sekitar 326 guru honor yang mengabdi diatas 10 tahun. Itu juga akan kita suarakan ke kementrian. Kita dorong issue
perbatasan, semoga ada kebijakan untuk mereka,’’ imbuhnya.
Reporter: Viq
