MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Sekda Malinau, Ernes Silvanus mengatakan, mungkin jika dilihat tahunnya sudah cukup lama, tetapi bagi desa, ini merupakan sesuatu yang luar biasa.
Apabila ada kritisi yang selama ini justru menghambat perkembangan desa, memperlambat kemajuan desa, sampaikan sebagai bahan masukan.
“Harapan kita para Kepala Desa nanti dapat memberikan masukan atau pendapatnya karena mereka pelaku langsung,” ujarnya.
Hal itu disampaikan Ernes Silvanus saat membuka secara resmi kegiatan Dengar Pendapat Masyarakat (DPM), dengan tema Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh Bapak Fernando Sinaga, anggota MPR/DPD RI Provinsi Kalimantan Utara.
Turut hadir dalam kegiatan, yaitu Kepala DPMD Malinau, Padan Impung dan jajaran serta Kepala-kepala Desa di Kabupaten Malinau. Kegiatan dilaksanakan di ruang Laga Feratu, Pemda Malinau, (18/2).
Ernes Silvanus menerangkan, ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi Malinau bisa menjadi contoh karena jauh sebelum Undang-Undang Desa itu diberlakukan atau terbit, Malinau pada tahun 2011 sudah mengenalnya dalam artian Gerdema.
Diketahui, tujuan dari Gerakan Desa Membangun (Gerdema) adalah untuk memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desanya secara mandiri dalam hal ini mengelola dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD dalam proses pembangunan.
“Harapan kita dengan adanya Undang-Undang Desa ini harusnya Malinau menjadi contoh,” ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Malinau telah memberlakukan Dana Gerdema dimana alokasi dana itu langsung diberikan kepada Desa-desa.
“Baik berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, topografi kemudian tingkat kesulitan termasuk juga dalam tingkat kemiskinan,” jelas Ernes.
Ernes Silvanus menambahkan, jika kita lihat alokasi dana desa itu mengarah ke sana, hanya saja mungkin kita belum terakui sebagai contoh. Padahal jika dilihat jauh sebelum itu sudah kita laksanakan melalui program Gerdema,” pungkasnya.
Reporter : Abdul Gani
