BPPD Kaltara Gelar Rakor, Sinergikan Pembangunan Kawasan Perbatasan

MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (17/6/2021) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Rakor yang digelar di ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau tersebut di buka oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (BPPD Kaltara), Udau Robinson.

Rakor bertujuan untuk menjadi sarana penajaman progam prioritas pengelolaan perbatasan daerah pada 2021-2022.

Selain itu, untuk memastikan peningkatan efektivitas sekaligus melaksanakan percepatan pengelolaan perbatasan daerah secara terpadu.

Hal itu juga dalam rangka memperkokoh tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran OPD teknis dan instansi terkait, baik dari Kabupaten Malinau maupun Provinsi Kaltara.

Pada kesempatan itu, para perwakilan OPD teknis maupun instansi terkait memaparkan sejumlah rencana strategis mengenai pembangunan perbatasan daerah.

Kemudian, juga disampaikan terkait perkembangan realisasi program kerja yang sedang berjalan di tahun 2021. Termasuk manajemen pengelolaan lalu lintas orang dan barang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Hal ini diharapkan dapat menjadi sentra ekonomi baru dan mendatangkan kesejahteraan bagi warga sekitar dan masyarkat secara luas.

“Melalui Rakor ini kita ingin sinkronisasikan program-program di kawasan perbatasan yang dilakukan oleh jajaran OPD teknis,” ujar Kepala BPPD, Udau Robinson kepada Swarakaltara.com.

Menurutnya, jika tidak ada koordinasi antar pemangku kebijakan, maka persoalan perbatasan itu tidak akan terselesaikan dengan baik.

“Jadi, masing-masing OPD ini harus saling mendukung dalam melaksanakan program itu, dan hal itu tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri,” tuturnya.

Kepala BPPD ini juga menyoroti terkait program prioritas, ia berharap walaupun saat ini ada keterbatasan di sektor anggaran, namun secara bertahap hal-hal pembangunan prioritas di perbatasan tersebut harus tetap dikerjakan.

“Meskipun tidak dapat diatasi semua dalam satu waktu, tapi usaha harus kita tunjukkan, agar ada perubahan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berada di perbatasan tersebut,” pungkasnya.

Reporter : Gani

  • swarakaltara

    swarakaltara.com portal media online kaltara

    Related Posts

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Bertempat di Panggung Budaya Padan Liu’ Burung, Pemkab Malinau kembali menggelar acara Halal Bihalal. Acara ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemkab Malinau dalam rangka menjalin…

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Sebanyak 52 calon jemaah haji Kabupaten Malinau resmi dilepas oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H. Acara pelepasan dilaksanakan di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Mungkin Kamu Melewatkan

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Kepungan Debu Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan

    Kepungan Debu  Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan