NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Kelangkaan LPG subsidi berukuran tiga kilogram di Nunukan masih menjadi tanda tanya besar oleh masyarakat.
Masyarakat yang sudah gerah dengan kondisi ini bahkan memberikan tanggapan dan membuat video sindiran terhadap kinerja tim pengawas LPG yang dinilai nihil.
Lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya penindakan terhadap oknum agen yang “nakal” dinilai menjadi salah satu faktor karut marutnya distribusi LPG subsidi kepada masyarakat miskin.
Belakangan terkuak fakta jika banyak LPG subsidi yang dibawa ke daerah Kabudaya meskipun wilayah tersebut masih masuk dalam daerah konversi minyak tanah.
‘’Memang banyak yang dibawa ke Dapil 3. Hampir tiap hari ada saja penumpang kapal membawa LPG Melon masuk dari dermaga Sei Bolong,’’ ujar Kepala Pos Dinas Perhubungan Sei Bolong Mulyadi Muhtar, Selasa (11/5/2021).
Disisi lain Dinas Perhubungan belum memiliki dasar hukum untuk melarang adanya pengangkutan LPG subsidi ke daerah dimaksud.
Kepala Seksi Perhubungan Laut Dishub Nunukan Lisman mengatakan, sejauh ini tidak ada laporan terkait pengangkutan LPG ke dapil 3 oleh masyarakat.
‘’Karena kalau ada laporan itu sampai ke kita, tentu izin SPB kita tahan dan tidak kita keluarkan,’’ katanya.
Pernyataan Lisman seakan membantah semua yang terjadi dilapangan.
Faktanya hampir setiap hari tabung gas LPG subsidi menjadi salah satu komoditi barang yang diangkut ke Dapil 3.
Menjawab masalah ini, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Nunukan Muhtar mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap para agen gas LPG.
‘’Habis lebaran, kita akan kumpulkan Camat juga Kepala Desa. Kita akan tanya kenapa bisa begitu, kalau sesuai SKTM tidak akan seperti itu, artinya Kepala Desa main ini,’’ jawabnya.
Jatah LPG subsidi untuk kabupaten Nunukan sebagaimana dikatakan Muhtar, ada sekitar 20.500 perminggu.
Kuota tersebut dikirim PT.Pertamina dari Balikpapan melalui Tarakan dengan rincian pulau Nunukan sebanyak 10.500 tabung dan pulau Sebatik sebanyak 10.000 tabung.
Ia juga mengakui kuota untuk Nunukan setiap tahunnya tidak mencukupi karena terealisasi sebanyak 60 persen saja dari perjanjian.
‘’BPH Migas menjanjikan sekian ribu matrik ton pertahun untuk Nunukan, nyatanya setahun tidak lebih dari 60 persen yang terdistribusi. Kita sudah lakukan klaim keberatan pada Pertamina, tapi jawabannya selalu cuaca dan ombak,’’ imbuhnya.
Saat ini, di Kota Tarakan sudah tersedia Station Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Hanya saja, SPBG tersebut belum mengantongi izin refil/isi ulang dari Kementrian ESDM.
‘’SPBG ada, cuman tinggal menunggu izin refil dari kementrian ESDM. Kalau siap di Tarakan, kondisi seperti sekarang bisa selesai,’’ kata Muhtar.
Reporter : Viq
