MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau, Dr. Ernes Silvanus membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak PPh di Malinau yang bertempat di ruang Laga Fratu, Lantai III Kantor Pemda Malinau, pada Selasa (27/6/23).
Kegiatan ini merupakan agenda yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara bersama Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malinau, Bapenda Malinau dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Malinau.
Pada kesempatannya, Sekda Ernes menyampaikan, bahwa pembangunan daerah di Kabupaten Malinau tidak terlepas dari kondisi Penghasilan Asli Daerah (PAD), salah satunya dari sektor pajak dan retribusi yang menopang pembangunan di semua bidang.
“Kita hari ini mengevaluasi seberapa jauh upaya kita dalam memberikan kontribusi pajak daerah,” ungkapnya.
Dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) ini membahas utamanya terkait Optimalisasi Pajak Penghasilan atau PPh bagi para pelaku usaha yang ada di daerah, khususnya Kabupaten Malinau.
Karena Pajak merupakan sumber pendapatan Negara dan akan di bagi hasil Pajak dan bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertical antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
“Kami (Pemda Malinau) sangat berterimakasih kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang sudah memfasilitasi dan sudah menghadirkan Narasumber serta acara yang luar biasa. Semoga melalui kegiatan ini bisa mendapat manfaat dan tidak hanya selesai sampai disini kedepan kita akan terus berkomunikasi,” ucapnya.
Menurutnya, Badan Pendapatan Daerah merupakan dapur Pemda yang bertugas menghimpun dana dari sektor pajak dan restribusi. Nantinya dana yang dihimpun akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya.
Salah satu tugas yang cukup berat bagi aparatur di sektor Pajak menurut Sekda Ernes ialah bagaimana meyakinkan masyarakat untuk mau melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.
Untuk itu, petugas pemungut pajak harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak memilik peranan penting bagi proses pembangunan daerah. Karena pajak dipungut dan akan dialokasikan untuk menggesa pembangunan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, artinya pajak dari masyarakat manfaatnya pasti juga untuk masyarakat.(*)
Reporter : Gani
