DLH Malinau Gelar Konsultasi Publik, Serap Masukan dan Aspirasi Penyusunan KLHS

MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Plh. Sekda Malinau, Tan Irang secara resmi membuka konsultasi publik tahap I dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2021 – 2026.

Kegiatan tersebut digelar pada Senin, (24/5/2021) di ruang Laga Feratu, Pemda Malinau. Menghadirkan jajaran OPD terkait, lembaga, Badan dan tenaga ahli.

Kegiatan ini digelar dalam rangka penjaringan isu prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan daerah.

Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau, Frent Tomy Lukas mengatakan, Pemerintah wajib menyusun KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan dan program daerah.

“Dalam hal ini termasuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yakni dokumen RPJMD,” ujarnya.

Kadis DLH Malinau, Frent Tomi Lukas menuturkan, konsultasi publik ini juga bertujuan untuk membahas isu strategis permasalahan dan skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dimana disetiap Kabupaten/Kota maupun Provinsi wajib menyusun KLHS dalam penyusunan RPJMD.

“Apabila tidak punya KLHS, maka RPJMD tidak bisa di susun. Karna isu lingkungan harus menjadi tujuan dari dampak pembangunan tersebut,” ujarnya.

Dalam hal ini, penyusunan KLHS diharapkan juga harus selesai tepat waktu.

“Kita susun rundown acara tersebut paling lambat 1 bulan harus selesai, untuk penyusunan KLHS,” tuturnya.

Jadi untuk data awal, tambah Tomy, sebelum pelaksanaan konsultasi publik, pihaknya juga telah meminta data awal kepada OPD-OPD terkait dalam kegiatan Kick Off penyusunan KLSH beberapa waktu lalu.

“Setelah penyampaian data awal dari OPD-OPD terkait, sekarang kita akan tingkatkan kekurangan dan kendala dalam penyusunan KLHS tersebut,” ucapnya.

Tomy juga membeberkan terkait lambannya pengumpulan data dari beberapa OPD terkait. Oleh karnanya, ia juga meminta masyarakat secara umum dapat ikut berpartisipasi dalam pengisian quisioner untuk mendukung data dalam penyusunan KLHS.

“Menurut pihak konsultan tadi, baru ada 72% data yang diperoleh dari OPD terkait. Sedangkan yang kita butuhkan itu lebih dari itu. Kita harapkan masyarakat juga dapat membantu dalam pengumpulan data, untuk semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Reporter : A. Gani

  • swarakaltara

    swarakaltara.com portal media online kaltara

    Related Posts

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Bertempat di Panggung Budaya Padan Liu’ Burung, Pemkab Malinau kembali menggelar acara Halal Bihalal. Acara ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemkab Malinau dalam rangka menjalin…

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Sebanyak 52 calon jemaah haji Kabupaten Malinau resmi dilepas oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H. Acara pelepasan dilaksanakan di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Mungkin Kamu Melewatkan

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Kepungan Debu Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan

    Kepungan Debu  Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan