BSI Korban Kejahatan Digital? Mampukah Indonesia lindungi aset ekonomi rakyat bangsa dan negeri ini?

JAKARTA, SWARAKALTARA.COM ,- Sudah 4 hari sejak Senin 8 mei 2023 sistem Bank Syariah Indonesia (BSI) down tidak bisa berikan layanan perbankan. Terlepas apa penyebabnya, apakah terserang siber atau lainnya, yang pasti timbulkan dampak sistemik dan efek domino perputaran perekonomian yang sangat besar. BSI jadi korban kejahatan digital? Lantas siapa yang bertanggung jawab atas efek domino terganggunya perputaran ekonomi selama 4 hari BSI tidak bisa berikan layanan perbankan?

“Ibu mau ke ATM?”, tanya petugas keamanan salah satu KCP BSI dibilangan Jakarta Timur, Kamis, 10 mei 2023. “Tidak, mau ke teller mau bayar kontrakan”, tutur nasabah diantara antrian nasabah ke ATM. “Mohon maaf Bu saat ini yang bisa baru ATM, teller dan lainnya masih dalam perbaikan”, jawab petugas keamanan BSI.

Apa yang dialami BSI tentunya bisa dialami oleh bank lainnya. Dan bisa dipastikan ekonomi Indonesia kolaps tatkala seluruh bank di Indonesia sistemnya down, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO M BIOMED di Jakarta Kamis 10 mei 2023.

Kejahatan perekonomian digital bukan saja marak dialami masyarakat melainkan merambah ke dunia perbankan. Kejahatan tersebut saat ini dialami Bank terbesar ke lima di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak Senin 8 mei 2023 hingga saat ini sistemnya down tidak bisa berikan layanan perbankan baik offline maupun online. Tentunya kerugian material sangat besar. Lebih dari itu, kerugian imateril terkait kepercayaan publik (public trust) tidak bisa dinilai harganya. Dan timbulkan efek domino sistemik terhadap perputaran roda ekonomi. Rantai pasok, transaksi, pemenuhan kebutuhan pokok bahkan kebutuhan emergensi juga terganggu. Kondisi ini harus jadi pertimbangan pemerintah RI untuk antisipasi sejak dini baik aspek preventif mau pun penanganan secara cepat ( speed of treatment). Apakah Indonesia mampu melindungi aset ekonomi rakyat bangsa dan negeri ini di era ekonomi digital?, imbuh Ali Mahsun ATMO dokter ahli kekebalan tubuh alumni FK UNIBRAW Malang dan FKUI Jakarta.

Atas nama pelaku ekonomi rakyat dan masyarakat Indonesia nasabah BSI berharap persoalan ini segera selesai. Dan data maupun dana nasabah BSI dijamin oleh pemerintah RI, pungkas putra asli Mojokerto Jawa Timur yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P).

  • swarakaltara

    swarakaltara.com portal media online kaltara

    Related Posts

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Bertempat di Panggung Budaya Padan Liu’ Burung, Pemkab Malinau kembali menggelar acara Halal Bihalal. Acara ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemkab Malinau dalam rangka menjalin…

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Sebanyak 52 calon jemaah haji Kabupaten Malinau resmi dilepas oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H. Acara pelepasan dilaksanakan di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Mungkin Kamu Melewatkan

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Jalin Silaturahmi, Seluruh Lapisan Masyarakat Hadiri Halal Bihalal Pemkab Malinau

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Bupati Wempi Lepas 52 Calon Jemaah Haji Malinau Menuju Tanah Suci

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Terbang ke AS AHY Penuhi undangan Bank Dunia

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Masyarakat Adat Suku Dayak Tenggalan Malinau Usulkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Apresiasi Kegiatan GOW, Bupati Harap Perempuan Malinau Semakin Inspiratif, Kreatif dan Inovatif

    Kepungan Debu Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan

    Kepungan Debu  Di Area Tambang Sepanjang Pesisir Pantai  Palu Donggala. Jatam Dan Walhi Sulteng Desak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Kegiatan Tambang Pasir Dan Batuan