KALTARA, SWARAKALTARA.COM, – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor selama tahun anggaran 2021 mencapai 93,85 persen atau Rp 3,57 triliun dari total pagu sebesar Rp 3,8 triliun. Capaian tersebut telah melampaui target dari yang ditarget secara nasional sebesar 90 persen. Dimana cakupan wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor meliputi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda, menjelaskan berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi belanja ini secara prosentase bergerak stabil namun dari sisi alokasi pagu maupun realisasinya lebih baik karena mengalami peningkatan sebesar 29 persen atau Rp 808 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat untuk kantor vertikal di daerah sebesar Rp 2,77 triliun atau 93,31 persen dari pagu sebesar Rp 2,97 triliun. Sedangkan untuk realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 799,18 miliar atau 95,74 persen dari pagu sebesar Rp 834,76 miliar.S
lebih rinci, lanjutnya, realisasi belanja APBN untuk Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 502,71 miliar atau 99,77 persen dari pagu sebesar Rp 503,85 miliar. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp 798,83 miliar atau 96,77 persen dari total pagu sebesar Rp825,5 miliar. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 1,47 triliun atau 89,89 persen dari total pagu sebesar Rp1,64 triliun. T
Belanja Bantuan Sosial terealisasi 100 persen sebesar Rp 188 juta.
Sedangkan detail realisasi TKDD mencapai Rp 799,18 miliar atau 95,74 persen dari pagu sebesar Rp 834,76 miliar. TKDD tersebut meliputi DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa. Untuk DAK Fisik terealisasi sebesar Rp 354,49 miliar atau 91,04 persen dari total pagu sebesar Rp 389,38 miliar. Realisasi DAK Non Fisik untuk Dana BOS sebesar Rp 179,88 miliar atau 99,61 persen dari pagu sebesar Rp 180,57 miliar. Dan realisasi Dana Desa telah mencapai 100 persen sebesar Rp 264,81 miliar untuk 183 desa.Y
perlu dievaluasi dari realisasi belanja tersebut pada belanja pemerintah pusat adalah belanja modal. Dimana, penyerapan anggarannya masih dibawah 90 persen dari target nasional. Sehingga masih mensisakan dana yang cukup lumayan tinggi sebesar Rp170,73 miliar yang dapat menyumbang pembangunan di Provinsi termuda ini.
Sedangkan evaluasi TKDD hanya untuk realisasi DAK Fisik dimana agar pemda segera melakukan percepatan pelelangan pengadaan barang/jasa dengan memaksimalkan alokasi DAK Fisik. Dan meningkatkan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah Penerima DAK Fisik, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta KPPN sebagai Penyalur. Sehingga alokasi anggaran DAK Fisik digunakan secara maksimal untuk pembangunan daerah dan tidak terjadi lagi sisa alokasi yang besar kembali ke Negara.K
KPPN Sorong, Juanda sangat mengapresiasi kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras, sehingga dapat merealisasikan belanja APBN lebih baik dan optimal meskipun dalam suasana masa pandemi Covid-19. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pembangunan di Bumi Benuanta.
REPORTER : IFA
