Aliansi Banggai Bergerak melakukan aksi mimbar bebas di Tugu Adipura, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk. Selasa, 9 Januari 2024.
Menurut Rifat Hakim, Kordinator Banggai Bergerak bahwa sejak tahapan pencalonan pemilihan umum (pemilu) dimulai, Kabupaten Banggai telah dipertontonkan secara telanjang bagaimana daerah diambang berkuasanya politik dinasti.
“Telah kita ketahui bersama bahwa penguasa hari ini telah mendorong kakak, adik, ipar dan anak – anaknya untuk maju mencalonkan diri menjadi pejabat publik” Tutur Rifat
Rifat menjelaskan bahwa pencalonan mereka adalah biasa dalam demokrasi, namun yang menjadi persoalan adalah jika sumberdaya milik negara, milik rakyat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.
“Dan apabila kita mencermati, bahwa situasi akhir – akhir ini maka gejalanya telah menunjukan kearah itu, yang apabila situasi itu benar terjadi dan terwujud maka jelas tindakan tersebut adalah pengkhianatan yang nyata terhadap rakyat” Ungkapnya.
“Telah menjadi desas – desus ditingkatkan rakyat bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) patut diduga telah dipaksa untuk tidak netral, walaupun jelas itu adalah perbuatan melanggar hukum” Tambah Akram, sapaan akrabnya.
Akram menambahkan, struktur pemerintahan negara dari kecamatan, desa atau kelurahan sampai tingkat RT / RW juga patut diduga telah ditekan untuk mendukung dan mencari suara demi kepentingan syahwat politik keluarganya.
Struktur negara yang seharusnya melayani rakyat kini berubah fungsi menjadi alat kekuasaan untuk melayani kepentingan politik keluarga.
“Dan yang paling mencederai rasa keadilan kita adalah politik uang yang merupakan salasatu bentuk kejahatan luar biasa dan merupakan tindak pidana pemilu justru dijadikan senjata utama untuk meraih kekuasaan” Ungkap Akram yang juga Ketua DPC GMNI Luwuk Banggai.
Dalam aksi tersebut, mereka menerangkan bahwa pertautan antara nepotisme politik (politik kekeluargaan), ketidak netralan birokrasi dan politik uang adalah dasar lahirnya Politik Dinasti.
“Kini sudah saatnya kita menjadi sadar dan paham untuk tidak lagi ditipu dan dibodohi oleh janji palsu dan bujukan sesat politik uang” Sambung Bimbim yang juga wakil kordinator Banggai Bergerak.
Bimbim juga menuturkan bahwa jangan lagi rakyat tertipu dengan uang seratus ribu, dua ratus ribu, namun secara jangka panjang harga kebutuhan pokok selalu naik dan membuat rakyat susah mendapatkan asupan gizi yang baik, merasakan layanan air bersih yang buruk, layanan listrik yang buruk , serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan untuk anak – anak muda, hanya karena rakyat salah memilih wakil dan pemimpin.
“Sudah saatnya kita bangun demokrasi sejati di daerah kita, sudah saatnya kita wujudkan kwalitas pemilu yang berdaulat, sehingga anak petani, anak nelayan, anak tukang ojek dan anak buruh bangunan jika punya kompetensi, integritas serta rekam jejak yang baik, dapat juga menjadi wakil dan/atau pemimpin daerah ini dan kesejahteraan dapat kita wujudkan bersama di daerah yang kaya ini” Tutup Bimbim.
Tak hanya itu, Banggai Bergerak juga menuntut dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk Melawan Nepotisme Politik, Mengawal dan Menjaga Netralitas ASN dan Kepala Desa serta Melawan segala bentuk politik Uang.
“Bergerak Bersama Bangkitkan Kembali Harga Diri Rakyat” Sorak Massa aksi.
