MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Kerusakan jalan Pemerintah menuju Kecamatan Malinau Selatan mendapat perhatian serius Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Golkar, Fenri Alpius S.E.,M.Si.
“Tadi saya sudah tanya status jalan itu kepada PUPR. Mereka tidak bisa menjawab. Untuk membuktikannya kami akan meninjau langsung ke lapangan,” ujar Fenri usai menerima Tim Peduli Wilayah Masyarakat Adat Sesungai Malinau dan Sekitarnya, di gedung DPRD Provinsi, Senin (18/7/2022).
Diketahui, saat audiensi di DPRD Provinsi, warga Malinau Selatan mengadukan soal buruknya kondisi jalan. Mereka mengaku selama ini, jalan tersebut digunakan perusahaan batubara.
Selain rusak, jalan tersebut juga menyebabkan rawan kecelakaan dan penyumbang membengkaknya harga kebutuhan pokok.
Menurut Fenri, jika nanti terbukti jalan menuju Malinau Selatan itu bukan milik perusahaan, berarti pemerintah wajib memperbaiki.
“Kalau itu jalan pemerintah, berarti pemerintah wajib memperbaiki dengan mengaspal,” tegas Fenri.
Pertanyaannya kini, apakah truk pengangkut batubara tetap bisa menggunakan jalan milik pemerintah setelah diperbaiki? Fenri tegas menolaknya.
“Loh mereka kan perusahaan besar. Banyak keuntungan yang mereka dapat dari mengeruk batubara di Malinau Selatan. Harusnya bangun jalan sendiri dong. Jalan pemerintah hanya untuk masyarakat,” tegas Fenri wakil rakyat asal Malinau ini lantang.
Fenri juga merasa miris. Kecamatan Malinau Selatan dan Malinau Hilir merupakan penyumbang PAD terbesar bagi Kabupaten Malinau. Namun sayang, perhatian pemerintah terhadap perbaikan infrastruktur di daerah tersebut masih sangat minim.
“Mereka mengaku sampai hari ini belum merdeka. Bayangkan, penyumbang PAD terbesar tapi tidak diperhatikan,” pungkasnya.(**)
