MALINAU, SWARAKALTARA.COM – Bupati Malinau, Wempi W Mawa didampingi Wakil Bupati Jakaria hadir dalam Rapat Paripurna Ke- 2 Masa Sidang III DPRD Malinau Tahun 2023 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Malinau, pada Rabu (6/9/2023).
Rapat ini bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi menyampaikan apresiasinya terhadap peran para Anggota DPRD Malinau dalam upaya perencanaan dan penganggaran RAPBD Perubahan Tahun 2023 dan Raperda APBD Tahun 2024.
Ia menyebutkan, bahwa pentingnya kolaborasi sebagai wujud komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama dalam konteks pemulihan pasca pandemi.
“Kita harus tetap optimis, bahwa Kabupaten Malinau dapat melaju dalam pembangunan melalui perubahan APBD Tahun 2023 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 mendatang. Tujuannya adalah mendorong pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah kedepan,” ucapnya.
Selain itu, Bupati Wempi juga menekankan perlunya perencanaan anggaran yang berdasarkan data perkembangan ekonomi.
“Perencanaan anggaran harus didasarkan pada data perkembangan ekonomi di Kabupaten Malinau. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,91 persen pada triwulan kedua tahun 2023, dengan sektor jasa keuangan dan asuransi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 20,05 persen,” jelasnya.
Bupati Wempi berharap melalui APBD Perubahan Tahun 2023 dan RAPBD Tahun Anggaran 2024 akan menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat Kabupaten Malinau.
“Alokasi anggaran akan difokuskan pada sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pembangunan desa,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, ia menegaskan kedepan akan lebih mengedepankan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan penggunaan dana.
“Kami telah menetapkan target kinerja yang jelas untuk setiap belanja, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan,” pungkasnya.(*)
