NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Pemerintah kabupaten Nunukan Kalimantan Utara segera mendistribusikan voucher belanja senilai Rp.600.000 yang dimulai minggu pertama bulan Ramadan, dalam upaya antisipasi dampak Covid-19.
Juru Bicara Pemkab Nunukan Hasan Basri Mursali mengatakan, untuk pembagian perdana, sekitar 4000 keluarga sasaran akan menerima voucher tersebut.
“Sementara ini yang fix ada 237 KK, minggu pertama dan pembagian perdana kita targetkan 4000 KK (kepala keluarga)” ujarnya, Jumat (24/04/2020).
Hasan menjelaskan, alokasi bantuan untuk masyarakat terdampak dilakukan minggu pertama Ramadan melibatkan perbankan dengan program e-warung.
Pemkab Nunukan telah menggandeng Bank Mandiri, dimana voucher akan ditukar di toko yang masuk dalam daftar konten e-warung yang dimiliki Bank Mandiri.
“Ada sekitar 89 warung yang ditunjuk sebagai agen atau distributor dalam melayani penukaran voucher belanja” jelasnya.
Toko-toko tersebut tersebar di Kecamatan Nunukan sebanyak 43 rekanan, kecamatan Sebatik ada 34 rekanan, dan kecamatan Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis dan Lumbis Ogong 12 rekanan.
Pembelanjaan khusus sembako dan telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan item beras, telur, gula pasir, mie instan, minyak goreng, teh/kopi.
Hasan menjelaskan, keterlibatan perseroan dalam penyaluran program bansos ini, sebagai wujud dukungan perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan.
Terlebih Bank Mandiri merupakan perseroan yang selama ini bersinergi dengan Pemerintah dalam penyaluran program Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik dalam skema Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diharapkan Bank menunjang keterlibatan mereka dengan data yang akurat terkait masyarakat kurang mampu.
“Kita masih pastikan lagi jumlah penerima, memang pendataan oleh Dinas Sosial agak lama karena kita tak mau ada tumpang tindih atau double bagi penerima yang bakal menimbulkan kecemburuan sosial” jelas Hasan.
Sebagaimana dijelaskan, penerima voucher adalah masyarakat yang tak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Data Dinas Sosial Kabupaten Nunukan mencatat, ada 8.095 KK penerima BPNT, sebanyak 5.461 KK penerima PKH di kabupaten Nunukan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Data non PKH dan BPNT 8.595 KK, itu yang akan menerima voucher, pendataan dilakukan per kecamatan dari lurah dan RT, dan akan kita evaluasi jika terjad kesalahan,”kata Hasan lagi.
Pemerintah Kabupaten Nunukan menganggarkan Rp.73 miliar untuk menanggulangi dampak Pandemi Covid-19, jumlah tersebut terbagi menjadi 2, Rp.40 miliar untuk penanganan dampak sosial ekonomi, dan Rp.33 miliar untuk kebutuhan APD dan operasi di lapangan.(KU).
