NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan Kalimantan Utara H.Junaedi, S.H, lantang menyuarakan timpangnya pemberian tunjangan terhadap para guru di wilayah perbatasan RI yang masuk kategori Terdepan Terluar dan Tertinggal (3T).
Dalam agenda rapat koordinasi seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Indonesia yang berlangsung di hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (11/12), ada 3 menteri yang mendengar aspirasi Junaedi terkait dengan pendidikan di daerah 3T, masing-masing Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
“Masih terjadi ketimpangan dalam pemberian tunjangan guru di perbatasan, saya menyampaikan keluhan para guru yang bertugas dan mengabdikan dirinya, semoga bisa didengar,”ujarnya, Kamis (12/12/2019).
Junaedi mengatakan, banyak faktor mengapa tunjangan bagi guru di pelosok-pelosok terpencil harus menjadi prioritas, faktor geografis yang lumayan jauh dan terkadang ditempuh dengan berjalan kaki puluhan kilo, menyeberangi sungai yang sewaktu-waktu banjir juga mendaki bukit sejak subuh adalah pengabdian tak terukur dari pahlawan tanpa tanda jasa.
Untuk alasan alasan inilah, pengambil kebijakan di pusat wajib memberi perhatian khusus. Ada sekitar 1.308 guru PNS dan 950 guru honorer yang berhak menerima tunjangan dengan harapan, request ini segera menjadi fokus utama.
“Tunjangan khusus guru kiranya ditinjau kembali agar guru di kabupaten Nunukan, dan daerah 3T diberikan semua demi rasa keadilan,”katanya.
Selain persoalan tunjangan, Junaedi juga melaporkan betapa di Nunukan masih membutuhkan Unit Sekolah Baru (USB) karena terjadi kegaduhan manakala kebijakan zonasi diterapkan, sejumlah pulau di kabupaten Nunukan bahkan tak memiliki gedung sekolah sehingga implementasi zonasi justru berujung protes.
Terkait USB Pemkab Nunukan juga telah mempersiapkan lahan sekitar 2 hektare di Kelurahan Selisun Nunukan Selatan untuk SMP juga Tanjung Harapan untuk SMA.
“Harapannya kurikulum yang bakal diterapkan bisa tereksekusi dengan baik dan tak lagi ada kegaduhan dalam penerapan sistem zonasi.”kata Junaedi.
Pada agenda kerja di Jakarta kali ini, Junaedi juga menerima penghargaan Adhiwiyata dari Menteri Lingkungan Hidup dan Mendikbud. (KU/red).
